Jakarta – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui program kampung nelayan, sebuah kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mengoptimalkan potensi laut secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa selama hampir 80 tahun Indonesia merdeka, belum pernah ada program yang secara menyeluruh dan efektif memberdayakan komunitas nelayan.
Program kampung nelayan hadir sebagai terobosan kebijakan dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup penguatan ekonomi, infrastruktur dasar, energi, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola koperasi.
“Dalam 80 tahun sejarah Indonesia, belum pernah ada program yang benar-benar efektif memberdayakan komunitas nelayan. Dan inilah yang sedang kami lakukan,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Presiden menjelaskan, program ini berawal dari proyek percontohan Fishing Village Project yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui proyek tersebut, sekitar 2.000 nelayan direorganisasi dan difasilitasi dengan infrastruktur lengkap, mulai dari dermaga sederhana, pabrik es, cold storage, panel surya, klinik kesehatan, hingga sekolah layak bagi keluarga nelayan.
Hingga Oktober 2025, pemerintah telah membangun 65 kampung nelayan dan menargetkan perluasan menjadi 1.000 kampung nelayan secara nasional pada akhir 2026. Program ini diproyeksikan memberdayakan sekitar dua juta nelayan, atau delapan juta jiwa keluarga.
“Seribu kampung nelayan berarti memberdayakan dua juta nelayan. Jika dihitung dengan keluarga mereka, itu delapan juta rakyat Indonesia yang akan merasakan manfaatnya,” tegas Presiden Prabowo.
Untuk implementasi konkret program pemerintah pusat mulai membangun kampung nelayan satu titik kawasan seluas sekitar 1.200 meter persegi serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) seluas 600 meter persegi di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Desa Tukak Holbi, menyampaikan bahwa kehadiran program kampung nelayan, Stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sangat dibutuhkan oleh nelayan. Selama ini, persoalan harga dan kuota BBM menjadi kendala utama yang berdampak langsung pada biaya operasional dan pendapatan nelayan.
“SPBUN dan KDMP ini sangat dibutuhkan nelayan. Persoalan harga dan kuota BBM selama ini menjadi kendala utama. Dengan program ini, kebutuhan nelayan bisa terpenuhi,” ujar Holbi saat dikonfirmasi jaringan media Djituberita.com, Selasa (24/12/2025).
SPBUN Desa Tukak nantinya akan dikelola langsung oleh KDMP Desa Tukak dengan tata kelola terintegrasi dalam sistem Pertamina serta menerapkan sistem pembayaran non-tunai bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kuota BBM yang dialokasikan diproyeksikan mencapai 313 ton per bulan dan akan melayani Desa Tukak serta desa-desa sekitar, yakni Desa Kepoh, Bukit Terap, Tiram, dan Desa Pasir Putih.
Holbi menambahkan, SPBUN Desa Tukak ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu empat bulan ke depan. Desa Tukak pun tercatat sebagai desa pertama di Regional Sumatra II yang melaksanakan ground breaking SPBUN dan KDMP dari target nasional 1.000 SPBUN Kampung Nelayan.
Sinergi Pusat, Daerah, dan BUMN
Komitmen terhadap realisasi Program Kampung Nelayan juga ditegaskan melalui sinergi lintas sektor. Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh melemahkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan pesisir.
Hal tersebut disampaikan Bupati Riza dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dirangkaikan dengan peresmian ground breaking SPBUN serta peluncuran Program Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Tukak, Jumat (19/12/2025).
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, menegaskan bahwa KDMP merupakan instrumen utama Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Pemerintah pusat memastikan koperasi nelayan tidak hanya dibentuk secara administratif, tetapi benar-benar menjadi tulang punggung produksi dan distribusi ekonomi desa melalui pendampingan kelembagaan, akses pembiayaan, dan integrasi dengan BUMN serta kementerian teknis.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menilai pembangunan SPBUN sebagai solusi strategis untuk menekan biaya operasional nelayan. Kepastian pasokan BBM yang terjangkau dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan.
Dukungan juga datang dari Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, yang memastikan kesiapan Pertamina dalam mengintegrasikan SPBUN Desa Tukak ke dalam sistem distribusi BBM nasional secara transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Pembangunan Kampung Nelayan, SPBUN, dan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tukak menjadi contoh nyata implementasi Program Kampung Nelayan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini tidak hanya memperkuat ekonomi pesisir, tetapi juga menegaskan kehadiran negara dalam membangun kemandirian nelayan melalui koperasi, energi terjangkau, dan tata kelola berkelanjutan.
