Bangka Selatan – Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan rotasi dan mutasi pejabat struktural sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H., yang resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Bangka Selatan.
Asep Kurniawan Cakraputra menggantikan Sabrul Iman, S.H., M.H., M.M., yang selanjutnya dipercaya mengemban tugas sebagai Kajari Magetan, Jawa Timur.
Pergantian jabatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan RI.
Sebelum memimpin Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra memiliki pengalaman penugasan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten. Ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemulihan Aset pada Kejati Banten, sebuah jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan penyelamatan dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.
Dalam posisi tersebut, Asep terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemulihan aset, termasuk koordinasi lintas bidang, penguatan tata kelola barang rampasan dan barang bukti, serta optimalisasi eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Rekam Jejak Penanganan Perkara
Selama bertugas di Kejati Banten, Asep Kurniawan Cakraputra tercatat berperan dalam penanganan dan supervisi perkara-perkara yang berkaitan dengan pemulihan aset tindak pidana korupsi.
Ia memimpin rapat strategis internal kejaksaan yang membahas optimalisasi pengembalian kerugian negara melalui pendekatan pemulihan aset, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kolaboratif antara Bidang Pemulihan Aset dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
Selain itu, Asep juga pernah memimpin supervisi teknis pemulihan aset pada sejumlah Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Banten, antara lain Kejari Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Pandeglang, dan Lebak Banten.
Supervisi tersebut mencakup evaluasi penanganan aset hasil tindak pidana, penertiban administrasi register aset, serta pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara.
Dalam konteks koordinasi lintas lembaga, Asep Kurniawan Cakraputra juga tercatat terlibat dalam forum sinergi penanganan perkara kepabeanan dan cukai, termasuk menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Asset Tracing bersama Bea Cukai Banten. Forum tersebut membahas strategi pelacakan aset dan penguatan kerja sama penegakan hukum dalam perkara pidana kepabeanan dan cukai.
Selain di bidang pemulihan aset, Asep Kurniawan Cakraputra juga pernah menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Banten. Dalam kapasitas tersebut, ia mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Banten menghadiri berbagai forum koordinasi strategis di tingkat nasional.
Salah satunya, pada 14 Januari 2026, Asep menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Satuan Pendidikan yang digelar di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha Lantai 2, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Keterlibatannya dalam forum lintas kementerian dan lembaga tersebut mencerminkan peran strategis kejaksaan dalam mendukung kebijakan publik dari aspek hukum.
Sebagai Kajari Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas kejaksaan di wilayah hukumnya, meliputi penuntutan perkara pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, fungsi intelijen penegakan hukum, serta pengawasan internal dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Sebagai penutup, tantangan Kajati Asep Kurniawan Cakraputra ke depan tidak ringan. Memimpin Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, ia dihadapkan pada kebutuhan memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, termasuk penanganan perkara pidana umum dan khusus, penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta optimalisasi pemulihan aset negara di tingkat daerah.
Di sisi lain, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta pelayanan hukum yang transparan dan profesional menjadi agenda penting yang harus dijawab di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Bangka Selatan.(red)
