Editorial khusus – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak akan berkompromi dengan oligarki, bahkan jika itu menyangkut kelompok yang kerap disebut publik sebagai 9 naga, kembali memantik perdebatan lama benarkah rakyat Indonesia akan menyaksikan pertarungan terbuka antara negara dan kekuatan ekonomi besar yang selama ini dianggap berada di balik layar kekuasaan?
Kabar tersebut mengemuka setelah mantan Ketua KPK Abraham Samad membuka isi pertemuan tertutupnya dengan Presiden Prabowo di Kertanegara pada Jumat (30/1).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam itu, Prabowo disebut menyampaikan pesan keras bahwa tidak ada ruang negosiasi bagi pihak-pihak yang merampok sumber daya alam dan merugikan negara.
“Mau sembilan naga sekalipun, dia tidak akan bernegosiasi,” kata Samad, menirukan pernyataan Presiden.
Retorika atau Sinyal Politik?
Bagi sebagian kalangan, pernyataan tersebut terdengar seperti retorika politik klasik yang kerap muncul di awal pemerintahan. Namun bagi yang lain, pesan itu dibaca sebagai sinyal perubahan arah kekuasaan, terutama jika dikaitkan dengan langkah-langkah konkret seperti pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan penekanan pada penyelamatan sumber daya alam sebagai fokus pemberantasan korupsi.
Selama dua dekade terakhir, istilah oligarki merujuk pada segelintir elite ekonomi yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, energi, hingga pembiayaan politik.
Kelompok yang secara populer dijuluki 9 naga itu kerap dianggap sulit disentuh oleh hukum.
Jika presiden Prabowo serius, maka penyelamatan sumber daya alam adalah medan perang yang tak bisa dihindari. Di situlah oligarki hidup dan tumbuh. Di situlah rente ekonomi raksasa bersembunyi.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bisa menjadi pintu masuk atau sekadar kosmetik kekuasaan. Publik tidak lagi tertarik pada penertiban pemain kecil, petani, atau masyarakat adat.
Yang ditunggu adalah nama besar, korporasi besar, dan pemilik modal besar.
Jika yang tumbang hanya pion, maka narasi melawan 9 naga akan runtuh dengan sendirinya.
Namun keberanian personal Presiden Prabowo patut di ajung jempol. Oligarki tidak berdiri di luar negara mereka berkelindan di dalam sirkulasi kekuasaan.
Pertanyaannya kini apakah presiden Prabowo benar-benar siap membuka konflik dengan kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari stabilitas politik dan ekonomi nasional?
Secara struktural, pertarungan melawan oligarki tidak sesederhana pernyataan politik. Oligarki tidak berdiri sebagai satu entitas tunggal, melainkan jaringan kepentingan yang berkelindan dengan partai politik, birokrasi, aparat penegak hukum, hingga sistem pembiayaan negara.
Pengalaman masa lalu menunjukkan, setiap upaya serius menyentuh kepentingan elite ekonomi hampir selalu berujung pada perlawanan balik, baik melalui jalur hukum, opini publik, maupun tekanan ekonomi.
Di sinilah keraguan publik muncul. Tanpa penguatan lembaga antikorupsi yang independen, khususnya KPK, serta reformasi serius di kepolisian dan penegakan hukum, janji perang terhadap oligarki berisiko berhenti di level simbolik.
KPK, SDA, dan Titik Uji Keseriusan
Dalam pertemuan dengan Abraham Samad, isu pelemahan KPK pasca-revisi UU 2019 juga ikut dibahas. Samad secara terbuka menyebut revisi tersebut menggerus independensi KPK, sebuah ironi jika pemerintah ingin serius menyentuh kejahatan korupsi berskala besar yang umumnya melibatkan aktor-aktor kuat.
Fokus presiden Prabowo pada penyelamatan SDA dapat menjadi titik masuk yang strategis. Korupsi di sektor ini bukan hanya soal suap, tetapi menyangkut penguasaan lahan, konsesi tambang, hutan, dan rente ekonomi bernilai ratusan triliun rupiah.
Jika langkah penertiban kawasan hutan dan SDA benar-benar menyasar aktor besar, bukan hanya pemain kecil di lapangan, maka publik akan melihat bahwa pertarungan itu bukan sekadar narasi.
Pada akhirnya, pertanyaan Presiden Prabowo vs 9 naga, benarkah akan bertarung? bukan soal keberanian verbal, melainkan konsistensi kebijakan.
Apakah negara berani menanggung risiko ekonomi dan politik dari konflik dengan oligarki?
Apakah penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu?
Dan apakah kekuasaan eksekutif mampu menahan godaan kompromi?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan lahir dari pidato atau pertemuan tertutup, melainkan dari siapa yang benar-benar disentuh oleh kebijakan negara dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Publik menunggu apakah ini awal pertarungan nyata, atau sekadar bab pembuka dari drama lama relasi negara dan oligarki di Indonesia. Rakyat sudah terlalu sering menjadi penonton yang dikecewakan di akhir masa kepimpinan siapa pun presidennya.(red)
