Palembang,Djituberita.com – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Agato P.P. Simamora, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Selasa (21/1) di Aula Kanwil Kemenkumham Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Karo Log Polda Sumsel, Kombes Pol Budi Santosa, S.I.K., M.Si., turut hadir dan menyaksikan prosesi penandatanganan tersebut.
Agato menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami bertekad memberikan pelayanan terbaik melalui langkah nyata di berbagai bidang, seperti kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda), hingga pemberian bantuan hukum gratis,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Zona Integritas membutuhkan kerja sama dan kesadaran dari seluruh jajaran. “Mari bekerja dengan hati, junjung tinggi integritas, dan perkuat kolaborasi. Semoga tahun ini kita dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tambahnya.
Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Kakanwil Agato P.P. Simamora, diikuti oleh jajaran pejabat Kanwil Kemenkumham Sumsel, antara lain:
- Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Alkana Yudha
- Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendrik Pagiling
- Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni
- Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Gunawan
- Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti
Sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor, penandatanganan ini turut disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumsel, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Polda Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Ombudsman Sumsel, OJK Provinsi Sumsel-Babel, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumsel.
Selain komitmen Zona Integritas, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menjalankan program pemerintah yang berorientasi pada profesionalisme, integritas, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(Tim)
