BANGKA SELATAN,DJITUBERITA.COM –Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memperkuat perlindungan karya kreatif masyarakat melalui Sosialisasi Hak Cipta sebagai Instrumen Pelindungan Karya Kreatif di Pulau Bangka Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DPKO) Kabupaten Bangka Selatan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (12/11/2026).
Mengusung tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemudahan Pelindungan Karya Cipta untuk Mendukung Ekosistem Kreatif Daerah”, sosialisasi ini diikuti 100 peserta dari 12 unsur instansi, organisasi, komunitas, dan kelompok masyarakat.
Kepala DPKO Kabupaten Bangka Selatan, Evi Sastra, S.E., M.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.
Menurut Evi, perkembangan teknologi informasi dan ruang digital membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mempromosikan sekaligus memasarkan karya kreatif. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penggunaan karya tanpa izin, penggandaan, hingga penyebarluasan karya tanpa mencantumkan sumber dan memberikan penghargaan kepada penciptanya.
Karena itu, kesadaran mengenai hak cipta perlu diperkuat, tidak hanya di kalangan seniman dan pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga generasi muda, pelajar, komunitas, pelaku usaha, hingga aparatur sipil negara (ASN).
Evi berharap peserta memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai ketentuan hukum hak cipta, tata cara pencatatan ciptaan, persyaratan, prosedur pengajuan, serta akses layanan perlindungan kekayaan intelektual.
Ia menilai perlindungan hak cipta merupakan investasi penting bagi pembangunan ekosistem kreatif daerah. Karya yang terlindungi secara hukum memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas pemasaran, serta memperkuat identitas daerah.
Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, S.Sos., M.A.P., menegaskan bahwa cakupan perlindungan kekayaan intelektual tidak terbatas pada lagu, lukisan, buku, maupun karya seni.
Menurutnya, berbagai hasil kreativitas di bidang pemerintahan, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, hingga aktivitas ekonomi masyarakat juga berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta.
Kaswo mencontohkan karya berupa buku muatan lokal, bahan ajar, dokumentasi tradisi, tulisan sejarah dan kebudayaan daerah, video promosi pariwisata, fotografi, musik, tarian, hingga karya koreografi.
Termasuk pula hasil penelitian, infografis, video edukasi, modul penyuluhan, materi publikasi pemerintah, desain kemasan, katalog, foto produk, serta konten pemasaran UMKM.
Ia mengajak masyarakat dan instansi pemerintah mulai mengidentifikasi berbagai karya yang dihasilkan di lingkungan masing-masing agar memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kaswo juga menjelaskan kemudahan biaya pencatatan hak cipta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pencatatan hak cipta untuk lagu dan/atau musik telah memperoleh tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 atau gratis.
Pemerintah juga telah merencanakan perluasan kebijakan tarif Rp0 bagi 19 jenis ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rencana tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan dan pelaksanaannya menunggu ketentuan lebih lanjut.
Meski demikian, Kaswo mengingatkan bahwa hak cipta pada prinsipnya timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pencatatan bukan merupakan syarat lahirnya hak cipta, tetapi menjadi bukti administratif yang dapat membantu memperkuat pembuktian kepemilikan karya.
Ia juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mengabaikan perlindungan merek. Sebab, kebijakan tarif pencatatan hak cipta sebesar Rp0 tersebut tidak mencakup pendaftaran merek yang tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku.
Kaswo menegaskan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terbuka memberikan konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada masyarakat terkait perlindungan kekayaan intelektual.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bangka Selatan berharap kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terus berlanjut, sehingga semakin banyak karya dan potensi lokal memperoleh perlindungan hukum serta memiliki nilai tambah ekonomi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya daerah, mendorong inovasi masyarakat, dan membangun ekosistem ekonomi kreatif Bangka Selatan yang produktif, berdaya saing, serta terlindungi secara hukum.(*)
Sumber: Kominfo Bangka Selatan
