Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita UtamaJakarta

Parkir Liar Blok M Tak Kunjung Tuntas, KAMAKSI Desak Evaluasi Dishub DKI Jakarta

302
×

Parkir Liar Blok M Tak Kunjung Tuntas, KAMAKSI Desak Evaluasi Dishub DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini
Penertiban parkir liar di kawasan Blok M menjadi sorotan KAMAKSI yang mendesak Dishub DKI Jakarta memperkuat pengawasan dan menindak tegas dugaan pungli - (Foto Dok Media Djituberita.com).

JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti persoalan tata kelola perparkiran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Persoalan parkir liar, dugaan pungutan liar (pungli), serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas juru parkir dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai berulangnya persoalan parkir liar di kawasan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan.

Menurut Joko, persoalan parkir di Blok M tidak semata-mata berkaitan dengan penertiban kendaraan, tetapi juga menyangkut legalitas pengelolaan parkir, transparansi penerimaan daerah, pengawasan petugas, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang perlu ditelusuri oleh pihak berwenang.

“Blok M merupakan salah satu kawasan strategis Jakarta yang setiap hari menjadi pusat aktivitas masyarakat, perdagangan, kuliner, dan transportasi publik. Sangat ironis apabila kawasan yang menjadi wajah keramaian Jakarta justru terus dibayangi persoalan parkir liar dan dugaan pungli. Ini menunjukkan pengawasan Dishub DKI harus dievaluasi secara serius,” tegas Joko Priyoski.

KAMAKSI mengungkapkan, persoalan tata kelola parkir di kawasan Blok M sebelumnya juga menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta.

Pada 11 Mei 2026, menurut catatan KAMAKSI, Pansus tersebut melakukan penyegelan terhadap lokasi parkir di kawasan Blok M Square. Operator Best Parking disebut memiliki persoalan perizinan yang telah berakhir sejak 2023. Pemerintah daerah kemudian mengambil alih sementara pengelolaan parkir.

Pada Mei 2026, potensi penerimaan parkir di kawasan tersebut juga menjadi sorotan. Pansus DPRD DKI Jakarta disebut memperkirakan omzet operator dapat mencapai Rp100 juta per hari dan mempertanyakan kesesuaian laporan penerimaan dengan kondisi sebenarnya.

Persoalan kembali menjadi perhatian publik pada November 2026 setelah muncul pengakuan seorang juru parkir mengenai dugaan adanya izin dari oknum petugas Dishub untuk mengelola parkir di badan jalan dan trotoar.

KAMAKSI menilai pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penelusuran oleh instansi berwenang. Namun, dugaan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan petugas atau institusi tertentu tanpa pembuktian.

Sementara itu, pada 18 November 2026, sebanyak 150 personel gabungan dengan dukungan 23 kendaraan operasional dilaporkan melakukan penertiban di lima ruas jalan kawasan Blok M.

Dalam kegiatan tersebut, 23 sepeda motor diangkut, 22 sepeda motor dikenai Operasi Cabut Pentil, satu mobil diderek, dan dua juru parkir liar ditertibkan.

Meski demikian, KAMAKSI menilai kegiatan penertiban perlu diikuti pengawasan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Jangan sampai Dishub hanya terlihat tegas ketika ada sorotan media dan tekanan publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengawasan permanen, penindakan konsisten, serta pembenahan sistem perparkiran yang transparan dan akuntabel,” ujar Joko.

KAMAKSI juga mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. Menurut Joko, penyelesaian persoalan parkir liar di kawasan Blok M merupakan salah satu pekerjaan penting yang harus menjadi perhatian pimpinan Dishub DKI Jakarta.

Hal tersebut juga berkaitan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai pembenahan persoalan perparkiran di Jakarta kepada jajaran Dishub.

Joko menegaskan, Kepala Dishub DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, menjalankan pengawasan sesuai ketentuan, serta menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan parkir.

“Budi Awaluddin jangan hanya mengandalkan operasi penertiban. Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengawasan, petugas lapangan, dan mekanisme pengelolaan parkir harus dilakukan. Kalau persoalan yang sama terus berulang, publik berhak mempertanyakan sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengawasan Dishub DKI Jakarta,” tandasnya.

LIMA TUNTUTAN TEGAS KAMAKSI

Atas persoalan tersebut, KAMAKSI menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja Kepala Dishub Budi Awaluddin, khususnya dalam pengawasan dan penanganan persoalan parkir liar di kawasan Blok M.

Kedua, mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas Dishub yang bertugas di kawasan Blok M, termasuk menelusuri dugaan pemberian izin dan praktik setoran kepada oknum apabila ditemukan bukti.

Ketiga, mendorong audit transparansi pengelolaan dan penerimaan parkir, termasuk legalitas operator, mekanisme pembayaran, serta kesesuaian pendapatan dengan setoran kepada pemerintah daerah.

Keempat, mendesak penertiban parkir liar dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi sesaat, sekaligus mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan sesuai peruntukannya.

Kelima, mendesak pemberian sanksi tegas dan transparan terhadap setiap petugas maupun pihak pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau pungutan liar sesuai ketentuan hukum.

KAMAKSI menegaskan bahwa penanganan persoalan parkir Blok M harus menjadi momentum pembenahan tata kelola perparkiran Jakarta secara menyeluruh.

Menurut KAMAKSI, transparansi pengelolaan parkir dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jakarta sedang membangun citra sebagai kota global. Tetapi bagaimana mungkin kita berbicara tentang kota global apabila persoalan mendasar seperti parkir liar, pungli, dan lemahnya pengawasan masih terus berulang? Kami meminta Dishub DKI membuktikan kinerja melalui hasil nyata, bukan sekadar pernyataan dan kegiatan seremonial,” tutup Joko Priyoski.

CATATAN REDAKSI

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pihak pengelola parkir terkait untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang disampaikan KAMAKSI. Hak jawab dan koreksi akan dilayani secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *