Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan efisiensi anggaran pemerintah daerah mulai diperketat, terutama pada belanja perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.
“Efisiensi anggaran perlu ditegaskan kembali, khususnya perjalanan dinas,” kata Tito di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis, (26/3/2026).
Ia meminta kepala daerah mengalihkan anggaran yang tidak prioritas ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut dia, belanja perjalanan dinas masih dapat ditekan untuk mendukung program pro rakyat.
Selain itu, Tito mendorong penghematan energi di lingkungan pemerintahan, termasuk pembatasan penggunaan listrik dan pendingin ruangan. Ia juga membuka opsi penerapan kembali skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi konsumsi bahan bakar.
Pengawasan terhadap aparatur, kata dia, tetap dilakukan melalui sistem digital berbasis lokasi, sebagaimana diterapkan saat pandemi Covid-19.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah terus menyisir belanja yang tidak produktif untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Belanja yang bisa ditunda akan dievaluasi, termasuk perjalanan dinas dan pembangunan yang belum mendesak,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan program prioritas pemerintah tidak akan dipangkas dan tetap menjadi fokus utama alokasi anggaran.(rilis)
