Jakarta – Ketika suara tembakan masih sesekali terdengar di pegunungan dan jalanan Papua dijaga aparat bersenjata, rakyat di tanah surga itu justru semakin merindukan kehadiran negara yang datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mendengarkan.
Di tengah situasi yang kian sensitif, Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, mendesak pemerintah pusat khususnya Menkopolhukam untuk mengevaluasi total pendekatan keamanan dan politik di Papua yang dinilainya terlalu kaku dan minim sentuhan kemanusiaan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan dan politik di Papua.
Ia menilai, kebijakan yang selama ini diterapkan terlalu menonjolkan aspek militeristik dan belum menyentuh sisi kemanusiaan serta aspirasi masyarakat adat Papua.
“Papua bukan sekadar wilayah administratif dalam bingkai NKRI, tetapi ruang hidup masyarakat adat yang punya sejarah, budaya, dan aspirasi sendiri. Negara harus hadir dengan hati, bukan dengan senjata,” tegas Kambuaya di Jakarta, Jum’at (31/10/2025).
Menurut Kambuaya, setiap pemerintahan memiliki gaya tersendiri dalam menangani isu Papua. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikenal pendekatan soft diplomacy yang menonjolkan dialog dan komunikasi terbuka. Sedangkan pada era Presiden Joko Widodo, muncul pendekatan kebudayaan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Namun, Kambuaya menilai bahwa kebijakan tersebut belum diikuti oleh reformasi pendekatan keamanan yang nyata di lapangan. Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ekonomi dan investasi memang menjadi fokus, tetapi aspek kemanusiaan di Papua justru seolah terabaikan.
“Program seperti 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, dan penyediaan makan bergizi memang penting. Tapi, bagaimana dengan rasa aman masyarakat Papua? Apakah mereka dilibatkan, atau hanya menjadi objek pembangunan?” ujar Kambuaya.
Kambuaya menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah pusat dalam menanggapi berbagai peristiwa keamanan di Papua. Menurutnya, diamnya pemerintah atas sejumlah insiden hanya menambah kecemasan masyarakat.
“Keamanan tanpa komunikasi adalah bentuk kekerasan terselubung. Rakyat Papua berhak merasa aman di tanahnya sendiri. Presiden Prabowo perlu mendengar laporan yang utuh dan jujur dari para pembantunya, terutama Menkopolhukam,” tegasnya.
Dalam pandangannya, ada empat langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah pusat, yaitu:
1. Audit kebijakan keamanan: Evaluasi apakah kehadiran aparat benar-benar menciptakan rasa aman atau justru memperdalam trauma masyarakat.
2. Transparansi publik: Pemerintah harus terbuka menjelaskan kebijakan dan langkah yang diambil di Papua.
3. Dialog inklusif: Libatkan tokoh adat, gereja, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
4. Reformasi politik dan kemanusiaan: Papua bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga tentang pengakuan terhadap martabat dan hak-hak politik masyarakat adat.
Kambuaya menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto benar-benar mendengarkan suara rakyat Papua yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Cinta tanpa tindakan adalah ilusi. Papua butuh kehadiran negara yang adil, bukan represif. Negara harus datang bukan hanya dengan proyek, tapi dengan empati dan keadilan,” pungkasnya.(tim)
