JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK), Budiman Sudjatmiko, mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tanggap dan berani melakukan jemput bola ke pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama kepala daerah Bupati Buol Sulawesi Tengah , Risharyudi Triwibowo Timumun, MM di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
“Jangan tunggu pusat datang, kita ingin kepala daerah aktif menyampaikan kendala dan potensi daerah masing-masing. Kita siap turun langsung ke lapangan bila dibutuhkan,” ujar Budiman.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil I BPPK Nanik Sudaryati Deyang dan Wakil II Iwan Sumule, Budiman menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan saat ini sudah mencapai 90 persen. Rencana tersebut akan segera disesuaikan dengan RPJMN yang tengah dirancang Bappenas.
“Kami sedang menuntaskan rencana induk, tinggal 10 persen lagi. Fokus kami adalah menemukan kantong-kantong kemiskinan dan membangun investasi di wilayah tersebut,” tambahnya.
Budiman juga menyampaikan bahwa struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lembaga saat ini masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Terkait program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis, Budiman menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung ketahanan pangan lokal.
Ia meminta para kepala daerah memaksimalkan lahan pertanian dan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan program tersebut.
“Meski terlihat sederhana, dampak dari program ini sangat besar. Tahun 2025, targetnya menjangkau 300 ribu siswa. Akan dibutuhkan ribuan ton pangan per hari,” kata Budiman.
Ia juga memastikan bahwa program ini akan didukung oleh Dana Abadi Nasional (Danantara) dan dikawal oleh TNI.
Budiman mengingatkan bahwa angka kemiskinan yang ingin diturunkan oleh Presiden Prabowo berada pada kisaran 6 persen. Tantangan ke depan, menurutnya, juga mencakup kemunculan kelompok miskin baru dari kelas menengah rentan.
“Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci. Jangan hanya menunggu, namun harus berani jemput bola, ajukan program, dan sampaikan kebutuhan secara terbuka,” tutup Budiman.(*)
