Djituberita.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sosialisasi mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pihak lembaga terkait termasuk pemerintah daerah, masyarakat desa, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa,”ungkap Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Kamis (8/8/24).
Dia menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Dana desa sebagai salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, harus dikelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab.
Pengelolaan dana desa merupakan kewajiban untuk menjaga dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab.
Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta membangun kepercayaan antara pemerintahan desa dan masyarakat,” jelas Wakil Ketua BPK.
“Akuntabilitas dimulai dengan transparansi atau keterbukaan. Dengan transparansi dalam pengelolaan dana desa maka masyarakat bisa memahami bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga bisa turut mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,”harap Hendra Susanto.
Selain itu, BPK juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Masyarakat diharapkan dapat menjadi mitra kritis yang turut memantau penggunaan dana desa, sehingga setiap penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Dengan sosialisasi ini, BPK berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
BPK berencana untuk melanjutkan sosialisasi serupa di berbagai daerah lainnya, dengan tujuan akhir menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih baik dan lebih transparan di seluruh Indonesia,”tutupnya.
Sumber – Laman BPK RI
