Aktivis Muhammad Rosidi Tegas Tolak HTI: Kami Kawal Hingga Tuntas ke Pusat!
Pangkalpinang Djituberita.com – Aktivis Bangka Selatan, Muhammad Rosidi, menyatakan sikap tegas menolak keberadaan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Hutan Lestari Raya (PT HLR) di Desa Batu Betumpang dan sejumlah desa lainnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (4/8/2025).
Muhammad Rosidi dengan lantang menyuarakan keresahan masyarakat dan menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus dikawal hingga ke pemerintah pusat.
“Saya lahir dan besar di Batu Betumpang. Saya tahu persis kondisi sosial, budaya, dan ekologis desa kami. Dan saya menolak keras jika tanah kelahiran kami dijadikan objek eksploitasi sepihak oleh korporasi tanpa keterlibatan masyarakat secara utuh!” tegas Rosidi di hadapan anggota dewan dan unsur pemerintah.
Ia menilai bahwa konsesi HTI yang diberikan kepada PT HLR minim transparansi dan partisipasi masyarakat. Banyak warga mengaku tidak mengetahui batas wilayah konsesi, dan tidak sedikit pula yang terdampak secara langsung atas klaim sepihak tersebut.
Tak hanya bersuara keras, Rosidi bersama rekan-rekan aktivisnya juga tengah mempersiapkan langkah lanjutan.
“Kami sedang menyusun upaya untuk membawa persoalan ini ke pemerintah pusat. Insyaallah DPRD Babel juga akan membentuk Pansus dan bersama-sama mengawal agar izin HTI ini dicabut dan seluruh aktivitas perusahaan dihentikan,” katanya.
“Ini bukan hanya soal tanah dan hutan, tapi soal keadilan rakyat. Ini akan kami kawal sampai tuntas ke pusat,” tambahnya.
Di sisi lain, Rosidi juga mengapresiasi keberanian wakil rakyat dari Dapil Bangka Selatan.
“Saya sangat mengapresiasi ketegasan Anggota DPRD Bangka Belitung, Yogi Maulana, yang berdiri bersama masyarakat desa di Bangka Selatan dalam persoalan ini. Terang saya salut, ini bentuk keberpihakan yang nyata,” ungkap Rosidi.
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigujaya dan hanya dihadiri Anggota DPRD Bangka Belitung Dapil Bangka Selatan dan sejumlah pejabat dari DLHK Provinsi Babel, Dinas Pertanian, serta unsur kepolisian.
Namun, pihak PT HLR tidak hadir dalam forum resmi tersebut
Namun pada RDP lanjutan pihak perusahaan diwajibkan hadir untuk klarifikasinya di forum resmi dengan catatan panggilan paksa dari pihak kepolisian setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, perusahaan PT HLR belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas polemik yang berkembang. (*)
