Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita UtamaEditorial Khusus

Pasca Gibran Mundur, Bursa Pengganti Wapres Menghangat: Dasco, Sugiono, dan Yusril Masuk Radar Istana

355
×

Pasca Gibran Mundur, Bursa Pengganti Wapres Menghangat: Dasco, Sugiono, dan Yusril Masuk Radar Istana

Sebarkan artikel ini
Bursa cawapres mulai menghangat. Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Yusril Ihza Mahendra - (Foto Dok Editorial Djituberita.com).

JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Setelah surat pernyataan berhenti Gibran diterima Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan kepada pimpinan MPR RI pada 12 November 2026, perhatian politik kini tertuju pada sosok yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan tersebut.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan dalam kalkulasi politik, terutama dari lingkaran pemerintahan dan Partai Gerindra. Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono menjadi dua figur yang memiliki posisi strategis di internal partai sekaligus kedekatan politik dengan Prabowo. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra memiliki modal berbeda melalui pengalaman panjang di bidang hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan.

Munculnya nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menjadi persoalan administratif dan konstitusional, tetapi juga menyangkut kalkulasi kekuatan politik, konsolidasi pemerintahan, serta kesinambungan kepemimpinan nasional.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR RI. Karena itu, pembicaraan mengenai Dasco, Sugiono, dan Yusril masih harus ditempatkan sebagai dinamika dan analisis politik, bukan kepastian pencalonan.

Sufmi Dasco Ahmad: Penghubung Politik dan Penjaga Konsolidasi Kekuasaan

Nama Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi tersendiri dalam peta kekuatan politik Partai Gerindra.

Lahir di Bandung, 7 Oktober 1967, Dasco merupakan salah satu tokoh yang terlibat sejak awal pendirian Partai Gerindra pada 2008. Saat ini, ia menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.

Perjalanan pendidikannya memperlihatkan latar belakang lintas disiplin. Dasco mengawali pendidikan tinggi di bidang teknik elektro di Universitas Pancasila. Setelah itu, ia mendalami ilmu hukum melalui pendidikan sarjana di Universitas Jakarta, magister hukum di Universitas Islam Jakarta, hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung pada 2015.

Selain berkiprah di dunia politik, Dasco juga memiliki pengalaman profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah menjadi senior partner di Vendetta Law Firm serta terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan.

Dalam perjalanan politik Gerindra, Dasco dikenal sebagai salah satu figur yang memiliki akses komunikasi strategis dengan Prabowo Subianto. Pengalamannya di parlemen, khususnya dalam membangun komunikasi lintas partai, menjadikannya salah satu aktor penting dalam proses konsolidasi politik nasional.

Posisi Dasco bukan semata-mata ditopang oleh jabatan formal. Pengaruhnya dalam organisasi partai, pengalaman mengelola komunikasi politik, serta kemampuannya menjembatani kepentingan berbagai kekuatan politik menjadi modal yang dapat diperhitungkan dalam pembahasan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Jika namanya masuk dalam pertimbangan Presiden, Dasco menawarkan kombinasi pengalaman legislatif, pemahaman hukum, dan kemampuan menjaga stabilitas komunikasi politik antara pemerintah dan parlemen.

Sugiono: Generasi Muda dengan Pengalaman Pemerintahan

Sugiono memiliki profil yang berbeda. Lahir di Takengon, Aceh, pada 11 Februari 1979, ia menempuh pendidikan di Norwich University, Amerika Serikat, dengan latar belakang ilmu komputer dan pendidikan bisnis.

Sebelum terjun lebih jauh ke dunia politik, Sugiono pernah menjalani pendidikan dan karier militer. Ia tercatat pernah bertugas di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dengan pangkat terakhir Letnan Satu pada periode 2002–2005.

Dalam perjalanan politiknya, Sugiono menjadi salah satu kader kepercayaan Prabowo. Ia menempati posisi penting di Partai Gerindra dan dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab pemerintahan.

Sugiono menjabat Menteri Luar Negeri pada 21 Oktober 2024 hingga 30 September 2026. Selanjutnya, sejak 1 Oktober 2026, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perpindahan posisi tersebut menempatkannya dalam lingkup koordinasi pemerintahan yang lebih luas. Pengalaman diplomasi, latar belakang militer, serta kedekatannya dengan kepemimpinan Gerindra menjadi kombinasi yang dapat memperkuat profil politiknya.

Dari sisi regenerasi, Sugiono juga merepresentasikan figur yang relatif lebih muda dibandingkan sejumlah tokoh senior di lingkaran pemerintahan.

Namun, peluang politiknya tetap bergantung pada pertimbangan Presiden, penerimaan parlemen, serta kebutuhan konsolidasi pemerintahan setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Yusril Ihza Mahendra: Modal Akademik, Hukum, dan Pengalaman Kenegaraan

Nama Yusril Ihza Mahendra memiliki karakter tersendiri dalam peta politik nasional. Ia bukan sekadar politisi, tetapi juga akademisi, pakar hukum tata negara, dan tokoh yang telah lama terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yusril lahir di Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, pada 5 Februari 1956. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, termasuk mendalami bidang filsafat. Pendidikan lanjutannya ditempuh di University of Punjab, Pakistan, serta Universiti Sains Malaysia hingga meraih gelar doktor ilmu politik.

Pada 1998, Yusril dikukuhkan sebagai guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia. Latar belakang akademik tersebut menjadi salah satu fondasi pemikirannya dalam bidang konstitusi, hukum, dan sistem ketatanegaraan.

Karier pemerintahan Yusril terbilang panjang. Ia pernah menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada 1999–2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 2001–2004, serta Menteri Sekretaris Negara pada 2004–2007.

Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Yusril dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sejak 2024.

Di luar pemerintahan, Yusril merupakan pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) pada 1998 dan pernah memimpin partai tersebut. Ia juga memiliki pengalaman dalam berbagai kontestasi politik nasional serta terlibat dalam tim hukum pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Pengalaman panjang tersebut memberikan Yusril modal politik yang berbeda dari Dasco maupun Sugiono. Ia memiliki rekam jejak dalam perumusan kebijakan hukum, pengelolaan pemerintahan, dan pemahaman konstitusi.

Dalam konteks pengisian jabatan Wakil Presiden, Yusril dapat dipandang sebagai figur yang menawarkan pengalaman kenegaraan, kapasitas hukum, dan pemahaman mendalam mengenai sistem ketatanegaraan. Namun, kompetensi tersebut belum otomatis menjadikannya kandidat resmi.

Tiga Figur, Tiga Modal Politik

Ketiga nama tersebut memiliki basis kekuatan yang tidak sama.

Dasco memiliki pengaruh organisasi dan pengalaman politik di parlemen. Sugiono membawa kombinasi pengalaman militer, diplomasi, serta regenerasi kepemimpinan Gerindra. Adapun Yusril memiliki modal akademik, pengalaman panjang di pemerintahan, dan keahlian hukum tata negara.

Dalam politik pemerintahan, kapasitas personal bukan satu-satunya faktor penentu. Kedekatan dengan presiden, penerimaan partai politik, dukungan parlemen, kemampuan membangun komunikasi antar-kekuatan politik, serta kebutuhan stabilitas pemerintahan akan ikut memengaruhi keputusan.

Pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini juga memiliki mekanisme berbeda dari pemilihan presiden reguler. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, keputusan Presiden dalam mengajukan dua nama menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Setelah nama diajukan, MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih salah satunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Radar Politik Istana dan Kalkulasi Kekuasaan

Mundurnya Gibran menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Posisi Wakil Presiden yang kosong membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional, sekaligus keputusan politik yang dapat menjaga kesinambungan pemerintahan.

Dalam perkembangan pemberitaan politik November 2026, nama Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono menjadi bagian dari perbincangan mengenai figur potensial pengganti Gibran. Nama Ahmad Muzani juga muncul dalam sejumlah pemberitaan mengenai dinamika tersebut.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dibahas dalam tulisan ini sebagai figur alternatif berdasarkan rekam jejak, pengalaman pemerintahan, dan kapasitas ketatanegaraannya, bukan sebagai nama yang telah dikonfirmasi masuk dalam daftar resmi Presiden.

Perlu ditegaskan bahwa belum ada pengumuman resmi mengenai dua calon yang akan diajukan Prabowo kepada MPR. Dengan demikian, seluruh nama yang berkembang masih berada dalam ruang kalkulasi dan dinamika politik.

Pada akhirnya, keputusan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar memilih tokoh dengan rekam jejak kuat. Presiden juga harus mempertimbangkan kemampuan figur tersebut menjaga stabilitas pemerintahan, membangun komunikasi politik, serta memperoleh penerimaan dari berbagai kekuatan di parlemen.

Pasca pengunduran diri Gibran, perhatian publik kini tertuju pada langkah Prabowo. Siapa pun yang dipilih nantinya akan menghadapi tanggung jawab besar, bukan hanya mendampingi presiden, melainkan juga menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah dinamika politik nasional.

Redaksi Djituberita.com

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan analisis atas dinamika politik, mekanisme konstitusional, dan rekam jejak sejumlah tokoh. Penyebutan nama tidak dimaksudkan sebagai konfirmasi pencalonan ataupun keputusan resmi Presiden Republik Indonesia.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *