JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortastipidkor Polri mempublikasikan pengungkapan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah selama minggu kedua November 2026. Sedikitnya tujuh satuan kewilayahan kepolisian tercantum dalam publikasi Humas Kortastipidkor Polri tersebut.
Tujuh wilayah itu meliputi Polda Sulawesi Utara, Polda Sumatera Utara, Polda Kalimantan Timur, Polda Maluku, Polda Riau, Polres Seram Bagian Barat di bawah Polda Maluku, serta Polres Bengkalis di bawah Polda Riau.
Dari penelusuran informasi pemberitaan terkait, sejumlah perkara yang mencuat berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran proyek pemerintah, belanja jasa publikasi, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga pengelolaan dana desa.
Di Sulawesi Utara, aparat mengusut dugaan korupsi belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2023–2024. Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp7,53 miliar. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara di Sumatera Utara, penyidik menangani dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga tahun anggaran 2022. Perkara dengan nilai proyek sekitar Rp22 miliar itu diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5,03 miliar. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di Kalimantan Timur, Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan pemeriksaan tambahan dan penahanan terhadap tersangka berinisial DN dalam perkara dugaan korupsi kegiatan pembangunan Rumah Sakit Bekokong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan publikasi Kortastipidkor Polri, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp4,16 miliar.
Adapun di Maluku, terdapat perkara dugaan korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Tengah-Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2018–2019.
Kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp935,9 juta. Berkas perkara dilaporkan telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Selain itu, penyidik Polda Maluku juga menangani dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tahun anggaran 2020.
Dalam perkara ini, seorang tersangka berinisial AS telah ditetapkan. Nilai kerugian negara belum tercantum dalam informasi yang diperoleh.
Di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat, penyidik mengusut dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu, tahun anggaran 2022–2023. Perkara tersebut diduga merugikan negara sekitar Rp451 juta. Kepala desa setempat berinisial AP telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara di Bengkalis, Riau, aparat menangani dugaan korupsi pengelolaan anggaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021–2022. Dugaan penyimpangan antara lain berkaitan dengan perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,42 miliar.
Berdasarkan enam perkara yang telah memiliki angka kerugian negara, akumulasinya mencapai sekitar Rp19,55 miliar. Jumlah tersebut belum memasukkan perkara pembangunan sarana air bersih Siwang karena nilai kerugian negaranya belum diperoleh.
Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa dugaan penyimpangan anggaran terjadi pada berbagai sektor, mulai dari belanja jasa pemerintah, pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, hingga pengelolaan keuangan desa.
Penanganan perkara-perkara tersebut juga menunjukkan tahapan proses hukum yang berbeda. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penahanan tersangka, sementara perkara lainnya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Publikasi Kortastipidkor Polri ini menjadi informasi mengenai perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah wilayah. Masyarakat masih menantikan keterbukaan mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan proses hukum hingga pengembalian kerugian keuangan negara.
Penegakan hukum terhadap perkara korupsi diharapkan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers
Sumber: Humas Kortastipidkor Polri















