Tutup
Djitu Berita
WhatsApp Image 2024-02-01 at 14.25.18
PlayPause
Berita NasionalBerita Utama

Mahfud MD Nilai Sidang MPR 9 Desember 2026 Berpotensi Tidak Sah

382
×

Mahfud MD Nilai Sidang MPR 9 Desember 2026 Berpotensi Tidak Sah

Sebarkan artikel ini
Capture unggahan media sosial Mahfud MD melalui akun Instagram miliknya.

JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai rencana pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden (wapres) baru pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud melalui unggahannya di media sosial Instagram yang dipublikasikan pada Jumat (20/11/2026).

Dalam unggahannya, Mahfud meminta Presiden RI dan pimpinan MPR memperhatikan secara sungguh-sungguh ketentuan mengenai batas waktu pengajuan calon wakil presiden pengganti.

Ia menyebutkan, apabila hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres, maka pelaksanaan sidang MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi menghadapi persoalan hukum.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan ketentuan UUD 1945, pengajuan calon pengganti wakil presiden dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR dilaksanakan.

Namun, ia menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR yang menegaskan bahwa penghitungan hari yang dimaksud merupakan hari kerja, bukan hari kalender.

“(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” tulis Mahfud dalam unggahannya.

Menurut Mahfud, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan sidang MPR tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 ditunda apabila persyaratan pengajuan dua nama calon wakil presiden belum terpenuhi.

Mahfud mengusulkan agar sidang MPR dilaksanakan setelah terpenuhi waktu 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden baru dari Presiden.

“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Mahfud MD terkait penerapan ketentuan hukum dan jadwal pelaksanaan sidang MPR dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *