JAKARTA,DJITUBERITA.COM –Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diwarnai serangkaian perombakan jabatan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, Suyudi bergerak melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), termasuk pada jabatan strategis di Mabes Polri maupun kepolisian daerah.
Dalam kurun waktu sekitar enam pekan, kebijakan mutasi tersebut berlangsung dalam beberapa gelombang. Perubahan tidak hanya menyentuh struktur pimpinan pusat, tetapi juga jajaran kewilayahan, mulai dari Kapolda, Wakapolda hingga direktorat dan satuan kerja tertentu.
Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan bahwa penataan organisasi menjadi salah satu agenda awal Suyudi setelah menerima tongkat kepemimpinan dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Namun, besarnya jumlah personel yang dimutasi juga menghadirkan pertanyaan lebih mendasar: sejauh mana perombakan tersebut akan menghasilkan perubahan nyata terhadap profesionalisme, efektivitas penegakan hukum, pengawasan internal, dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat?
Gelombang pertama: 88 perwira dan perubahan jabatan strategis
Sehari setelah resmi menjabat Kapolri, Suyudi menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah masuk dalam mutasi tersebut. Dari jumlah itu, 70 personel memperoleh promosi atau penugasan baru. Pergantian juga mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan Kapolda.
Sejumlah posisi penting mengalami perubahan, antara lain:
Komjen Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri.
Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri.
Irjen Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri.
Irjen Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri.
Irjen Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri.
Irjen Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.
Irjen Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam Polri.
Irjen Roberto G.M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri.
Brigjen Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 Antiteror Polri.
Perubahan juga menyentuh sejumlah Polda, termasuk Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga sejumlah wilayah lainnya.
Dengan demikian, gelombang pertama bukan sekadar rotasi rutin pada jabatan tertentu. Penataan tersebut menyentuh sejumlah simpul penting organisasi, mulai dari pengawasan internal, intelijen keamanan, reserse kriminal, pemeliharaan keamanan, hingga pendidikan kepolisian.
Gelombang kedua: 199 perwira, Kakorlantas dan sejumlah Kapolda berganti
Belum genap dua pekan memimpin Polri, Suyudi kembali menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.
Kali ini, sebanyak 199 Pati dan Pamen mengalami rotasi dan mutasi.
Sejumlah perubahan yang menjadi perhatian publik antara lain pergantian Wakabaintelkam Polri, Kakorlantas Polri, serta beberapa Kapolda.
Irjen Wawan Muliawan yang sebelumnya menjabat Wakabaintelkam dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Posisi Wakabaintelkam selanjutnya diisi Brigjen Anom Setyadji.
Sementara jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya diemban Irjen Wibowo beralih kepada Brigjen Aries Syahbudin.
Di tingkat kewilayahan, terjadi pergantian sejumlah Kapolda, yakni:
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung: Irjen Agus Wijayanto menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing.
Kapolda Kalimantan Utara: Brigjen Andi Syahriful Taufik menggantikan Irjen Agus Wijayanto.
Kapolda Lampung: Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penataan organisasi tidak hanya berlangsung di lingkungan Mabes Polri, tetapi juga menyentuh kepemimpinan kepolisian daerah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat.
Gelombang ketiga: 14 personel, termasuk direktorat Bareskrim
Pada 12 Oktober 2026, Suyudi kembali mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/2262/X/KEP./2026.
Sebanyak 14 Pati dan Pamen masuk dalam rotasi tersebut.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pergeseran Brigjen Ade Safri Simanjuntak dari jabatan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menjadi Widyaiswara Kepolisian Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri.
Posisi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus kemudian menjadi bagian dari penataan pejabat di lingkungan Bareskrim.
Selain itu, Brigjen Herry Dian Dwiharto mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang NCB/Interpol Divisi Hubinter Polri.
Pergantian pada direktorat penegakan hukum ekonomi khusus menjadi salah satu bagian yang patut dicermati, mengingat bidang tersebut berkaitan dengan penanganan berbagai tindak pidana ekonomi dan kejahatan yang berdampak terhadap kepentingan publik.
November: 264 perwira kembali masuk daftar mutasi
Memasuki November 2026, perombakan organisasi berlanjut.
Melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, Polri melakukan mutasi terhadap 264 Pati dan Pamen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 personel masuk kategori promosi dan penempatan jabatan setara atau flat, sebagaimana diberitakan dalam publikasi resmi Polri.
Salah satu perubahan yang menonjol adalah pergantian enam Wakapolda.
Keenam posisi tersebut meliputi:
Wakapolda Sumatera Barat.
Wakapolda Sulawesi Barat.
Wakapolda Papua Barat.
Wakapolda Nusa Tenggara Barat.
Wakapolda Lampung.
Wakapolda Gorontalo.
Pergantian itu memperlihatkan bahwa penyegaran kepemimpinan juga menjangkau jajaran wakil kepala kepolisian daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kapolda.
Selain itu, mutasi mencakup jabatan strategis di Mabes Polri dan kewilayahan, termasuk promosi pada jenjang perwira tinggi dan perwira menengah serta penugasan di sejumlah satuan kerja.
9 November: 25 perwira kembali dirotasi
Gelombang berikutnya tercatat melalui Surat Telegram Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Sebanyak 25 Pati dan Pamen masuk dalam daftar mutasi yang dipublikasikan pada 10 November 2026.
Di antara nama yang mengalami perubahan penugasan terdapat Komjen Syahardiantono, yang sebelumnya bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP), kemudian dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.
Komjen Yuda Gustawan juga mengalami pergeseran dari penugasan di KSP menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Pada lingkungan Bareskrim, Brigjen Irhamni yang sebelumnya menjabat Dirtipidter mendapat penugasan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Sementara jabatan Dirtipidter diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso sebagai penjabat sementara.
Mutasi juga menyentuh lingkungan Densus 88 Antiteror Polri serta sejumlah Polda di wilayah Indonesia.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
Prinsip tersebut menjadi penting untuk memastikan jabatan tidak hanya diisi berdasarkan kebutuhan pergantian personel, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan rekam jejak pejabat yang menerima amanah.
Bukan sekadar rotasi, publik menunggu hasil perombakan
Jika melihat rangkaian kebijakan sejak awal Oktober hingga November 2026, perombakan di bawah kepemimpinan Suyudi telah menyentuh sejumlah struktur penting Polri.
Dari jajaran pengawasan internal, intelijen, reserse kriminal, lalu lintas, pendidikan, antiteror, hingga kepemimpinan kepolisian daerah, perubahan berlangsung dalam tempo relatif cepat.
Akan tetapi, ukuran keberhasilan seorang Kapolri tidak cukup dinilai dari banyaknya pejabat yang diganti atau jumlah perwira yang memperoleh promosi.
Publik membutuhkan bukti bahwa perubahan struktur tersebut diikuti perbaikan kinerja institusi.
Pengawasan terhadap anggota harus semakin kuat. Penanganan perkara harus transparan dan profesional. Pelayanan laporan masyarakat tidak boleh berbelit-belit. Penegakan hukum juga harus berjalan konsisten tanpa membedakan kedudukan, jabatan, maupun latar belakang seseorang.
Dalam konteks itu, jabatan strategis seperti Kabareskrim, Irwasum, Kadiv Propam, Kabaintelkam, Kakorlantas, hingga para Kapolda memikul tanggung jawab yang tidak ringan.
Perombakan organisasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat sistem, bukan sekadar mengganti orang yang menduduki kursi jabatan.
Tantangan Suyudi: membuktikan perubahan melalui kinerja
Kepemimpinan baru selalu membawa harapan sekaligus tuntutan evaluasi.
Jenderal Suyudi kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan bahwa penataan personel di tubuh Polri benar-benar berujung pada organisasi yang lebih profesional, modern, transparan, dan dipercaya masyarakat.
Pergantian pejabat dapat menjadi awal perubahan. Namun, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui hasil kerja yang terukur, penegakan hukum yang berkeadilan, serta keberanian melakukan pengawasan dan pembenahan dari dalam institusi sendiri.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui siapa yang naik jabatan, siapa yang digeser, atau siapa yang mendapat penugasan baru.
Masyarakat ingin melihat apakah setelah perombakan besar-besaran tersebut, Polri benar-benar semakin hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Sebab, perubahan struktur adalah keputusan pimpinan, sedangkan keberhasilan reformasi kepolisian harus dibuktikan melalui kinerja dan kepercayaan publik.(*)
#POLRIBERSAMAMASYARAKAT
