JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Kinerja keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya pada 2026 menjadi sorotan Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI). Jauhnya realisasi laba bersih dari target perusahaan dinilai menjadi persoalan serius yang perlu dijawab melalui evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis dan kepemimpinan direksi.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai capaian laba bersih Food Station belum mencerminkan kinerja yang diharapkan. Dari target laba bersih sebesar Rp30,150 miliar pada 2026, realisasinya hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp2,813 miliar.
Kondisi tersebut, menurut Joko, memperlihatkan kesenjangan cukup besar antara target dan capaian keuangan perusahaan. Terlebih, dalam rancangan target 2027, laba bersih Food Station justru dipatok sebesar Rp8,159 miliar.
“Dari target yang ditetapkan sebesar Rp30,150 miliar, realisasi laba bersih baru mencapai Rp2,813 miliar. Angka ini sangat jauh dari target. Namun, rancangan target laba bersih untuk 2027 justru ditetapkan sebesar Rp8,159 miliar,” ujar Joko.
Bagi KAMAKSI, perbedaan angka tersebut bukan sekadar persoalan pencapaian target tahunan. Hal itu juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap ketepatan perencanaan bisnis, kemampuan manajemen membaca potensi pasar, serta efektivitas pengelolaan perusahaan daerah.
Joko juga menyoroti ketergantungan Food Station terhadap keuntungan dari kegiatan Public Service Obligation (PSO) yang memperoleh dukungan subsidi pangan.
Menurut dia, penugasan pelayanan publik dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan memang merupakan fungsi penting perusahaan. Namun, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), Food Station juga dituntut memiliki kemampuan mengembangkan kegiatan komersial yang produktif dan berkelanjutan.
“Mengapa Food Station masih mengandalkan laba bersih dari PSO yang disokong subsidi pangan? Pemberian subsidi pangan memang merupakan kewajiban, tetapi sebagai BUMD, Food Station tetap harus berinovasi meningkatkan laba bersih dan memberikan kontribusi dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
KAMAKSI berpandangan bahwa keberhasilan perusahaan daerah tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan menjalankan penugasan pemerintah. Kinerja komersial, efisiensi operasional, pengembangan pasar, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah juga harus menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan manajemen.
Karena itu, KAMAKSI mendesak jajaran direksi Food Station melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis perusahaan. Penguatan sektor komersial, inovasi usaha, dan optimalisasi potensi pasar dinilai perlu menjadi prioritas agar perusahaan tidak terus bergantung pada keuntungan dari kegiatan yang ditopang subsidi.
Joko secara khusus meminta Direktur Utama Food Station, Fetty Kwartati, bertanggung jawab atas capaian kinerja perusahaan. Bahkan, KAMAKSI menilai pengunduran diri patut dipertimbangkan apabila manajemen tidak mampu memperbaiki performa keuangan dan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap PAD.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan BUMD yang menjalankan fungsi strategis di sektor pangan harus mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Pasalnya, perusahaan daerah tidak hanya membawa mandat pelayanan publik, tetapi juga mengelola aset dan sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, penjelasan manajemen PT Food Station Tjipinang Jaya mengenai kesenjangan target dan realisasi laba serta proyeksi kinerja 2027 belum dimuat dalam bahan keterangan yang diterima redaksi.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Direktur Utama maupun pihak manajemen untuk menjelaskan kondisi keuangan, faktor yang memengaruhi capaian laba, serta strategi perbaikan perusahaan.(Rilis)
