JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Status kepengurusan Grace Natalie di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Grace memberikan klarifikasi terbuka terkait posisinya di struktur partai sekaligus jabatannya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama menyangkut konsistensi pernyataan tidak lagi aktif di kepengurusan partai dengan munculnya kembali nama Grace Natalie dalam pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025–2030.
Sorotan tersebut menguat setelah pada 9 November 2026, PSI menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari jabatan maupun aktivitas kepartaian mereka. Langkah itu disertai penegasan mengenai pentingnya menempatkan pengabdian kepada negara di atas kepentingan golongan maupun partai.
Menurut Joko, perkembangan tersebut menjadi momentum bagi Grace Natalie untuk menjelaskan secara terbuka status organisasinya agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan jabatan di perusahaan negara.
“Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan, maka persoalan ini harus dijawab secara terbuka,” kata Joko.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan suka atau tidak suka terhadap individu, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik.
“Ini bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik. Jika memang masih aktif sebagai pengurus PSI, Grace Natalie sebaiknya secara legowo melepaskan kursi Komisaris MIND ID. Jangan mempertahankan dua kepentingan yang berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola,” tegasnya.
Pernyataan Nonaktif Kembali Dipertanyakan
KAMAKSI mengingatkan bahwa pada Juni 2024, Grace Natalie pernah menyatakan dirinya sudah tidak aktif dan tidak lagi berada dalam struktur PSI setelah mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden.
Namun, munculnya kembali nama Grace Natalie dalam pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025–2030 memunculkan pertanyaan mengenai status kepengurusan yang sebenarnya.
Atas dasar itu, KAMAKSI meminta adanya penjelasan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apakah status tersebut merupakan pengunduran diri, pemberhentian, atau sekadar penonaktifan.
“Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif. Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan,” lanjut Joko.
MIND ID dan Tanggung Jawab Pengawasan Aset Negara
KAMAKSI juga menyoroti posisi strategis MIND ID sebagai holding industri pertambangan yang mengelola kepentingan negara di sektor mineral dan batu bara.
Grup MIND ID menaungi sejumlah perusahaan strategis, di antaranya PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), serta PT Freeport Indonesia.
Berdasarkan publikasi resmi MIND ID yang dikutip dalam pernyataan KAMAKSI, sepanjang 2025 perusahaan membukukan total aset Rp307,66 triliun, pendapatan Rp159,46 triliun, dan laba tahun berjalan Rp29,89 triliun.
Besarnya aset dan skala bisnis tersebut, menurut KAMAKSI, menuntut pengawasan yang profesional, transparan, independen, serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
“Jangan anggap jabatan komisaris BUMN sebagai jabatan politik atau sekadar posisi formal. Di sana ada aset negara, kepentingan rakyat, dan tanggung jawab besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Komisaris harus bekerja dengan independensi penuh, bukan tersandera kepentingan politik praktis,” ujar Joko.
Ia turut mengingatkan ketentuan Pasal 55 PP Nomor 23 Tahun 2022 yang menurut KAMAKSI mengatur larangan anggota komisaris BUMN menjadi pengurus partai politik.
Karena itu, organisasi tersebut meminta persoalan status Grace Natalie diperiksa dan dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum serta administrasi yang berlaku.
PSI dan MIND ID Diminta Berikan Klarifikasi
KAMAKSI mendesak manajemen MIND ID memberikan penjelasan resmi mengenai status Grace Natalie, termasuk kepastian status kepengurusan PSI, dasar administratif penonaktifan atau pengunduran diri, serta kesesuaiannya dengan ketentuan jabatan komisaris BUMN.
“Jangan sampai publik dipertontonkan inkonsistensi dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara. Kalau memang memilih jalan politik, silakan berpolitik secara terbuka. Tetapi jika ingin mengemban amanah mengawasi perusahaan negara, profesionalisme dan independensi harus menjadi prioritas,” tegas Joko.
Menurutnya, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan perusahaan negara agar seluruh pihak yang menduduki jabatan strategis tunduk pada aturan serta menjunjung tinggi akuntabilitas.
“Bagi KAMAKSI, jabatan publik bukan fasilitas untuk mempertahankan pengaruh, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aturan hanya tegas kepada sebagian orang, tetapi longgar kepada yang lain. Jika masih memilih mengurus partai, Grace Natalie sebaiknya mundur dari kursi Komisaris MIND ID. Ini soal konsistensi, integritas, dan penghormatan terhadap kepentingan negara di atas kepentingan politik!” pungkas Joko Priyoski.
Redaksi Djituberita.com membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada Grace Natalie, PSI, maupun manajemen MIND ID untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas persoalan yang disampaikan KAMAKSI, sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan Undang-Undang Pers.(*)
