DJITUBERITA.COM,EDITORIAL KHUSUS – Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal semestinya tidak menjadi akhir dari pengungkapan perkara. Justru, kasus tersebut membuka pertanyaan lebih luas mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, jaringan perlindungan (backing), hingga dugaan aliran dana yang perlu ditelusuri secara transparan.
Pertanyaan mendasar kini tertuju kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri: beranikah penyidik mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak-pihak yang selama ini memperoleh perlindungan atau keuntungan dari jaringan kekuasaan di lingkungan kepolisian?
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai dugaan penyadapan ilegal. Lebih jauh, publik berhak mengetahui apakah terdapat pihak lain yang terlibat, baik sebagai pelaku, pemberi perintah, perantara, maupun pihak yang diduga memperoleh manfaat dari praktik tersebut.
Menelusuri Kemungkinan Jaringan Perlindungan
Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyidik perlu mengurai seluruh rangkaian peristiwa secara utuh. Pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada pihak-pihak yang diduga terlibat langsung dalam pelaksanaan tindakan penyadapan.
Apabila ditemukan indikasi adanya jaringan perlindungan, penyidik perlu menelusuri siapa yang memberikan perlindungan, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat hubungan kepentingan yang memengaruhi proses penegakan hukum.
Pertanyaan lainnya, apakah dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut hanya melibatkan sejumlah individu atau terdapat kemungkinan keterlibatan pihak lain yang mempunyai akses dan kewenangan dalam struktur institusi?
Namun, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, bukan sekadar asumsi, spekulasi, ataupun opini yang berkembang di ruang publik.
Dugaan Aliran Dana Perlu Ditelusuri
Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya aliran dana atau keuntungan ekonomi yang berkaitan dengan dugaan praktik tersebut.
Jika ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, penyidik perlu menelusuri asal-usul dana, tujuan transaksi, pihak penerima, serta kemungkinan hubungan antara aliran dana dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah perkara ini berdiri sebagai dugaan tindak pidana individual atau memiliki dimensi keterlibatan pihak lain yang lebih luas.
Transparansi dalam pengembangan penyidikan juga menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ujian Independensi Bareskrim
Kini, perhatian publik tertuju pada keberanian dan independensi Bareskrim Polri dalam mengungkap perkara secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak boleh menjadi faktor yang menghambat proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan seseorang.
Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang yang dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Istana Buka Suara, Prabowo Minta Penanganan Transparan
Di tengah berkembangnya perkara tersebut, Istana Kepresidenan turut menyampaikan sikap resmi pemerintah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa prihatin atas dugaan penyadapan yang menyasar Kepala Negara dan sejumlah tokoh lainnya.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, secara objektif, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” ujar Prasetyo.
Pemerintah juga memandang serius dugaan penyadapan ilegal, penghapusan barang bukti, dan akses tanpa hak tersebut. Bahkan, Prasetyo menyebut tindakan itu berpotensi mengarah pada perbuatan makar dan membahayakan kepentingan serta keselamatan negara, termasuk pimpinan negara.
Menurut Prasetyo, penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan sederhana karena berpotensi membuka informasi sensitif yang berkaitan dengan kepentingan dan kedaulatan bangsa.
Pada kesempatan yang sama, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Sikap Istana tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya menjadi persoalan internal kepolisian, tetapi juga menyangkut keamanan negara, tata kelola kewenangan, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kronologi Dugaan Penyadapan Petinggi Negara dan Polri
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Pada periode tersebut, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur penyadapan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Menurut keterangan penyidik, nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Perkembangan berikutnya terjadi sekitar Oktober 2026. Bareskrim mengungkap adanya dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS. Peristiwa tersebut diketahui oleh seorang petugas yang kemudian melaporkannya kepada kepolisian.
Pada 30 Oktober 2026, laporan polisi dibuat sebagai dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Selanjutnya, pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim mengumumkan penetapan tiga orang tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Perkembangan tidak berhenti di situ. Pada Kamis (5/11/2026), penyidik kembali menetapkan seorang tersangka berinisial SU, yang diketahui bernama Irjen Slamet Uliandi, setelah melakukan gelar perkara.
Dengan perkembangan tersebut, perkara dugaan penyadapan ilegal ini telah menyeret empat perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab
Rangkaian kronologi tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan, tetapi juga menyangkut penggunaan sistem elektronik, penghapusan data, serta dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi.
Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pengembangan penyidikan.
Siapa sebenarnya yang mengendalikan penggunaan sistem LIMS? Apakah seluruh pihak yang diduga terlibat telah terungkap? Apakah terdapat pihak lain yang memberikan perintah atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut?
Lebih jauh, apakah penyidik akan menelusuri kemungkinan aliran dana, hubungan kepentingan, dan dugaan jaringan perlindungan apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Bareskrim Polri. Sebab, keberhasilan pengungkapan perkara tidak hanya diukur dari jumlah tersangka, tetapi juga dari kemampuan penyidik membongkar seluruh rangkaian peristiwa dan mengungkap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Pada akhirnya, publik menunggu jawaban yang lebih substansial: apakah pengusutan perkara ini hanya akan berhenti pada dugaan penyadapan ilegal, atau berlanjut mengungkap seluruh kemungkinan jaringan, pihak yang terlibat, serta dugaan aliran keuntungan di baliknya?
Hak Jawab dan Klarifikasi
Redaksi Djituberita.com membuka ruang hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait, termasuk Bareskrim Polri, Istana Kepresidenan, dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, guna memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Seluruh pihak tetap harus ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(*)
