JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Gagasan menjadikan hukuman mati sebagai game changer atau faktor pengubah arah transformasi bangsa membuka diskursus strategis mengenai masa depan hukum nasional, kewibawaan negara, kualitas demokrasi, serta keberhasilan pembangunan Indonesia.
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Dr. H. Andry Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., M.Si., menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional, khususnya terhadap kejahatan besar yang memiliki dampak sistemik terhadap kedaulatan, stabilitas pemerintahan, perekonomian, dan masa depan peradaban bangsa.
Menurut perspektif pemikiran yang disampaikannya, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan ancaman pidana dan proses peradilan konvensional. Negara membutuhkan mekanisme penanganan khusus yang lebih terintegrasi, efektif, cepat, dan tuntas terhadap kejahatan strategis yang dampaknya jauh melampaui kepentingan individual.
Andry Wibowo mengidentifikasi tiga kelompok kejahatan besar yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius negara, yakni korupsi dan kejahatan ekonomi berskala besar; makar, terorisme, dan pemberontakan; serta kejahatan narkotika.
Gagasan tersebut menempatkan hukum sebagai instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan demokrasi, pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan dapat berjalan sesuai cita-cita nasional.
Tiga Kelompok Kejahatan Besar yang Mengancam Negara
Pertama, korupsi dan kejahatan ekonomi berskala besar.
Korupsi bukan sekadar tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam skala sistemik, korupsi dapat merusak tata kelola pemerintahan, melemahkan birokrasi, menghambat pembangunan, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kejahatan ekonomi berskala besar juga berpotensi membentuk jaringan kepentingan yang menguasai sumber daya, memanipulasi kebijakan, merusak persaingan usaha, serta menggerogoti fondasi perekonomian nasional.
Karena itu, penanganannya harus mampu menjangkau bukan hanya pelaku lapangan, melainkan juga aktor intelektual, jaringan pendanaan, penerima manfaat, dan seluruh struktur yang memungkinkan kejahatan tersebut berlangsung.
Pemulihan aset, penyitaan hasil kejahatan berdasarkan hukum, transparansi pengelolaan kekayaan negara, serta pemberantasan jaringan koruptif harus menjadi bagian penting dari strategi penegakan hukum.
Kedua, makar, terorisme, dan pemberontakan.
Kelompok kejahatan ini memiliki dimensi keamanan nasional karena berhubungan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keselamatan masyarakat, ketertiban konstitusional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara membutuhkan kemampuan deteksi dini, pencegahan, penindakan profesional, dan koordinasi antarlembaga untuk menghadapi ancaman tersebut.
Namun, penanganannya harus tetap membedakan tindakan kekerasan dan tindak pidana yang memenuhi unsur hukum dari kritik, perbedaan pendapat, serta aktivitas demokratis yang dilindungi konstitusi.
Dengan demikian, kewibawaan negara tidak dibangun melalui pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, tetapi melalui kemampuan melindungi demokrasi dan konstitusi dari ancaman nyata.
Ketiga, kejahatan narkotika.
Peredaran narkotika merupakan persoalan serius karena dampaknya menjangkau kesehatan masyarakat, generasi muda, ketahanan keluarga, keamanan, hingga produktivitas nasional.
Jaringan perdagangan narkotika berskala besar sering kali memiliki struktur organisasi, pendanaan, distribusi, dan koneksi lintas wilayah maupun lintas negara.
Karena itu, penegakan hukum harus diarahkan kepada bandar besar, pengendali jaringan, pemodal, distributor utama, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal tersebut.
Pendekatan hukum juga harus membedakan secara proporsional antara pengendali jaringan kejahatan, pengedar, kurir yang dieksploitasi, dan korban penyalahgunaan narkotika.
Extra Procedural: Mekanisme Khusus untuk Kejahatan Besar
Salah satu pokok pemikiran Andry Wibowo adalah perlunya mekanisme Extra Procedural atau prosedur penanganan khusus terhadap tiga kelompok kejahatan besar tersebut.
Menurut gagasan ini, kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap negara tidak seharusnya diperlakukan dengan pendekatan penanganan yang sama seperti tindak pidana ringan dan sedang.
Diperlukan mekanisme khusus yang memungkinkan penanganan perkara berlangsung lebih cepat, terintegrasi, terukur, dan tuntas. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas penyidik, koordinasi lintas lembaga, investigasi keuangan, pengungkapan jaringan kejahatan, serta pengawasan proses penegakan hukum.
Kecepatan penanganan perkara menjadi penting karena keterlambatan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menghilangkan barang bukti, mengamankan hasil kejahatan, memengaruhi proses hukum, bahkan membangun kembali jaringan kriminal.
Namun, mekanisme khusus tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum nasional. Prosedur yang dipercepat bukan berarti menghilangkan hak pembelaan, mengabaikan praduga tak bersalah, atau mengurangi independensi peradilan.
Ketegasan negara harus berjalan bersama kepastian hukum, pembuktian yang sahih, dan perlindungan hak asasi manusia.
Belajar dari Arab Saudi, Penegakan Hukum Harus Efektif
Dalam pandangan Andry Wibowo, Indonesia juga perlu membuka ruang pembelajaran terhadap negara-negara yang memiliki mekanisme penanganan kejahatan berat secara tegas, termasuk Arab Saudi.
Pembelajaran tersebut bukan berarti menyalin seluruh sistem hukum negara lain. Indonesia memiliki Pancasila, UUD 1945, karakter masyarakat, serta sistem peradilan sendiri yang menjadi landasan utama.
Namun, pengalaman negara lain dapat dipelajari untuk melihat bagaimana efektivitas penegakan hukum, kepastian sanksi, kecepatan proses peradilan, dan ketegasan negara dibangun dalam menghadapi kejahatan berat.
Hal yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan negara memutus jaringan kriminal, mencegah pengulangan kejahatan, mengamankan kepentingan masyarakat, dan memastikan proses hukum tidak dapat dipermainkan oleh kekuatan uang maupun kekuasaan.
Sebab, kewibawaan negara tidak ditentukan oleh kerasnya ancaman hukuman semata, tetapi oleh konsistensi pelaksanaan hukum tanpa diskriminasi.
Hukum yang Lemah Membuka Ruang Tumbuhnya Kartel Kejahatan
Salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian adalah munculnya pengulangan tindak pidana akibat lemahnya efek pencegahan, lambannya penanganan perkara, dan terbukanya peluang intervensi maupun praktik koruptif.
Ketika jaringan kejahatan tidak diputus sampai ke akar, kejahatan berpotensi berkembang menjadi kartel yang memiliki kekuatan ekonomi, jaringan perlindungan, dan kemampuan memengaruhi berbagai sektor kehidupan.
Akibatnya, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk penindakan, penyidikan, proses peradilan, pengamanan, dan pemulihan dampak kejahatan. Namun, apabila akar persoalan tidak diselesaikan, pengeluaran tersebut tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi kemajuan bangsa.
Korupsi dapat menggerogoti anggaran pembangunan. Kejahatan narkotika dapat merusak kualitas sumber daya manusia. Kejahatan yang mengancam keamanan nasional dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Dalam situasi demikian, hukum seharusnya menjadi benteng terdepan kedaulatan bangsa. Apabila benteng tersebut rapuh, negara berisiko kehilangan kemampuan untuk mengendalikan berbagai kepentingan yang justru merugikan rakyat.
Demokrasi Mahal, Birokrasi Kotor, dan Tantangan Pembangunan
Pemikiran Andry Wibowo juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni hubungan antara kualitas penegakan hukum dengan kesehatan demokrasi dan efektivitas pembangunan nasional.
Demokrasi yang membutuhkan biaya politik sangat tinggi berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap kepentingan pemodal. Jika tidak diimbangi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, biaya politik dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi serta transaksi kekuasaan.
Di sisi lain, birokrasi yang berbelit, tidak efisien, dan terkontaminasi kepentingan pribadi akan memperlambat pelayanan publik serta menghambat pembangunan.
Karena itu, pemberantasan kejahatan besar harus menjadi bagian dari agenda pembenahan sistem kenegaraan.
Andry Wibowo menempatkan sejumlah tujuan strategis sebagai orientasi perubahan, yakni demokrasi yang tumbuh sehat, pembangunan yang berjalan secara berdaya guna dan maksimal, keadilan serta kesejahteraan yang tercapai, kewibawaan negara yang terbentuk, dan birokrasi yang bersih, efisien, serta efektif.
Seluruhnya harus bermuara pada terbentuknya peradaban bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita konstitusi.
Standar Global dan Reputasi Indonesia sebagai Negara Besar
Dalam era globalisasi, Indonesia tidak dapat memisahkan kualitas penegakan hukum dari reputasi internasionalnya.
Sebagai negara besar dengan posisi strategis dalam geopolitik dan perekonomian dunia, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang kredibel, profesional, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi.
Menurut Andry Wibowo, standar negara Indonesia juga harus mampu mengikuti standar negara-negara maju. Hal ini penting agar kesetaraan kedudukan Indonesia dalam pergaulan global dapat terwujud, sekaligus membangun reputasi dan kewibawaan pemerintah serta rakyat Indonesia sebagaimana layaknya sebuah negara besar dan strategis.
Standar kemajuan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Negara juga harus memiliki institusi yang dipercaya, sistem peradilan yang independen, birokrasi yang bersih, serta kemampuan memberantas kejahatan lintas negara.
Kesetaraan kedudukan Indonesia dalam pergaulan global harus dibangun melalui kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan integritas nasional.
Negara yang memiliki hukum kuat akan lebih dihormati. Negara yang konsisten menegakkan keadilan akan memperoleh kepercayaan. Sebaliknya, negara yang membiarkan korupsi, kartel kejahatan, dan penyalahgunaan kekuasaan berkembang akan menghadapi persoalan serius dalam mempertahankan reputasinya.
The Father of Punishment: Hukuman Mati sebagai Game Changer
Dalam menguraikan urgensi ketegasan negara menghadapi kejahatan berat, Andry Wibowo menggunakan analogi strategis yang menggambarkan daya gentar dan dampak penghukuman.
Jika dalam perang militer bom atom dikenal sebagai The Mother of Bomb, karena memiliki daya ledak dan dampak kehancuran yang luar biasa, maka dalam perang melawan kejahatan kategori berat, hukuman mati yang ditangani melalui prosedur khusus dianalogikan sebagai The Father of Punishment.
Analogi tersebut menggambarkan gagasan mengenai instrumen penghukuman dengan daya cegah maksimal terhadap kejahatan yang dinilai mengancam kepentingan strategis negara dan kehidupan masyarakat.
Dalam perspektif ini, hukuman mati bukan hanya dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, melainkan juga sebagai pesan ketegasan negara bahwa kejahatan luar biasa tidak boleh berkembang menjadi kekuatan yang mengendalikan kehidupan bangsa.
Namun, kekuatan sebuah instrumen penghukuman tidak semata-mata terletak pada beratnya ancaman pidana. Efek cegah juga ditentukan oleh kepastian penegakan hukum, kecepatan proses peradilan, kualitas pembuktian, konsistensi putusan, dan kemampuan negara memutus jaringan kejahatan sampai ke akar-akarnya.
Karena itu, gagasan The Father of Punishment perlu ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang profesional, terukur, dan konstitusional.
Prosedur khusus bukan berarti menghilangkan proses hukum yang adil, melainkan membangun mekanisme penanganan yang lebih efektif dengan tetap menjamin independensi hakim, hak pembelaan, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan efek pencegahan yang kuat sekaligus menjadi game changer terhadap perilaku bangsa, sehingga masyarakat semakin sadar bahwa kehidupan bernegara harus dibangun berdasarkan hukum, norma, tanggung jawab, dan nilai-nilai peradaban.
Dengan demikian, ketegasan hukum harus berjalan seiring dengan pembangunan kesadaran moral dan budaya taat hukum. Negara tidak hanya dituntut mampu menghukum kejahatan, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mencegah lahirnya kejahatan.
KUHP Nasional dan Transformasi Paradigma Pemidanaan
Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menjadi momentum penting dalam membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan karakter dan nilai bangsa Indonesia.
Salah satu pengaturan penting terdapat dalam Pasal 98 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan merupakan upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana serta mengayomi masyarakat.
Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pidana mati tidak dapat dipahami sebagai hukuman yang otomatis dijatuhkan terhadap setiap kejahatan besar. Penerapannya harus mengikuti ketentuan tindak pidana, unsur pembuktian, dan prosedur hukum yang berlaku.
Dengan demikian, gagasan hukuman mati sebagai game changer perlu ditempatkan dalam kerangka pembaruan sistem hukum secara menyeluruh, bukan dimaknai sebagai penerapan hukuman mati secara otomatis terhadap seluruh jenis kejahatan besar.
Transformasi Hukum Harus Cepat dan Tuntas
Pada akhirnya, gagasan besar mengenai game changer menuntut perubahan nyata, bukan sekadar wacana reformasi yang terus berulang.
Andry Wibowo menekankan pentingnya kecepatan dan ketuntasan dalam penanganan kejahatan besar. Negara tidak boleh membiarkan proses hukum berlarut-larut sehingga memberikan ruang bagi pelaku untuk mengulangi kejahatan, menghilangkan barang bukti, mengamankan hasil kejahatan, atau membangun kembali jaringan kriminalnya.
Proses penegakan hukum harus memiliki target waktu yang jelas, pengawasan yang kuat, serta pertanggungjawaban kelembagaan yang terukur.
Namun, kecepatan tersebut harus tetap disertai pembuktian yang sahih, perlindungan hak tersangka dan korban, independensi peradilan, serta mekanisme koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kejahatan
Gagasan Hukuman Mati sebagai Game Changer Transformasi Bangsa Menuju Kemajuan yang Dicita-citakan pada akhirnya merupakan refleksi tentang bagaimana negara mempertahankan kedaulatan, membangun kewibawaan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Hukuman mati sebagai pidana khusus harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum nasional. Sementara transformasi penegakan hukum harus bergerak lebih jauh dengan membangun sistem pencegahan, pemberantasan jaringan kejahatan, pemulihan aset, dan penguatan institusi negara.
Pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa negara tidak boleh kalah oleh kejahatan. Hukum tidak boleh tunduk kepada uang, jabatan, kekuasaan, ataupun jaringan kepentingan.
Jika kejahatan besar mampu membeli waktu, mengendalikan proses, dan mempermainkan hukum, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keadilan, melainkan kewibawaan negara dan masa depan bangsa.
Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang berani terhadap kejahatan, tetapi tetap tunduk pada konstitusi.
Tegas tanpa sewenang-wenang, cepat tanpa mengorbankan keadilan, dan kuat tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.
Sebagaimana penekanan Andry Wibowo, penanganan kejahatan besar harus dilakukan secara cepat dan tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Hukum nasional tidak boleh hanya keras dalam ancaman, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Jangan sampai negara terlihat garang terhadap pelaku kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kejahatan yang memiliki uang, jaringan, dan kekuasaan. Hukum harus menjadi panglima, bukan menjadi alat tawar-menawar kepentingan.
Kewibawaan negara tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui keberanian menegakkan hukum secara adil, konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Inilah tantangan transformasi hukum nasional, menjadikan hukum sebagai benteng kedaulatan, demokrasi sebagai ruang keadaban, birokrasi sebagai pelayan rakyat, dan keadilan sebagai fondasi kemajuan Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(*)
Hormat Saya:
Irjen Pol. Dr. H. Andry Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., M.Si.
(Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri)
