JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak jajaran direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya di bawah kepemimpinan Direktur Utama Bernard Yohanes melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan aset, transparansi kerja sama bisnis, dan tata kelola perusahaan.
KAMAKSI memperingatkan, aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bernilai triliunan rupiah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan keuangan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyoroti persoalan pemanfaatan hunian Menara Kanaya di kawasan Nuansa Cilangkap serta kerja sama pengelolaan pusat perbelanjaan Cibubur Junction. Menurut dia, kedua persoalan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,”tegas Joko dalam keterangan pers, Kamis (29/10/2026).
KAMAKSI meminta direksi tidak berhenti pada penyampaian laporan kinerja administratif. Perusahaan daerah itu, menurut Joko, perlu menunjukkan kondisi riil aset, tingkat pemanfaatan, potensi pendapatan, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kontribusi bersih yang diterima perusahaan.
Aset Rp5,97 Triliun, Kinerja Harus Terukur
Data yang dicantumkan dalam profil Sarana Jaya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit untuk tahun buku 2025 mencatat total aset sekitar Rp5,97 triliun, pendapatan usaha Rp308,27 miliar, dan laba tahun berjalan Rp21,73 miliar.
Besarnya aset tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu dibaca bersama dengan produktivitas, kualitas pengelolaan, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Nilai aset yang besar tidak dengan sendirinya menunjukkan seluruh aset telah dimanfaatkan secara optimal.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga menyoroti optimalisasi aset Sarana Jaya, diversifikasi sumber pendapatan, dan penyelesaian program hunian DP Rp0. Sorotan tersebut menempatkan pengelolaan aset dan kinerja bisnis perusahaan sebagai persoalan yang perlu mendapat pengawasan berkelanjutan.
KAMAKSI mendesak direksi menyampaikan evaluasi terukur mengenai aset yang produktif maupun yang belum memberikan hasil sesuai potensinya. Penjelasan itu, menurut organisasi tersebut, penting untuk mengetahui hambatan pengelolaan sekaligus memastikan keputusan bisnis tidak membebani keuangan daerah.
Menara Kanaya: Status dan Pemanfaatan Perlu Dibuka
Menara Kanaya di kawasan Nuansa Cilangkap merupakan bagian dari program hunian terjangkau yang dikembangkan Sarana Jaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan peresmian 868 unit hunian Menara Kanaya pada September 2022.
KAMAKSI meminta Sarana Jaya menjelaskan kondisi terkini hunian tersebut, termasuk tingkat keterisian, jumlah unit yang dimanfaatkan, status unit yang belum digunakan, serta kendala yang memengaruhi optimalisasi aset.
Jika terdapat unit yang tidak dimanfaatkan atau mengalami persoalan pengelolaan, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai penyebab, langkah penyelesaian, dan target waktu penanganannya.
Bagi KAMAKSI, keterbukaan tersebut penting karena aset hunian yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat harus dikelola sesuai tujuan pembentukannya. Namun, penilaian terhadap kondisi aktual Menara Kanaya tetap perlu didasarkan pada data terbaru dan keterangan resmi pengelola.
Cibubur Junction: Kerja Sama hingga 2045 Disorot
Selain Menara Kanaya, KAMAKSI menyoroti kerja sama pengelolaan Cibubur Junction. Informasi publik yang menjadi dasar pemberitaan menyebutkan hak pengoperasian pusat perbelanjaan tersebut diperpanjang hingga Juli 2045 melalui skema kerja sama operasi.
Pada 2026, Sarana Jaya juga mengumumkan rencana pengadaan jasa konsultansi audit pekerjaan renovasi gedung mal tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp292.806.000, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Rangkaian informasi itu, menurut KAMAKSI, perlu diikuti penjelasan mengenai substansi perjanjian kerja sama, pembagian pendapatan, kewajiban masing-masing pihak, biaya renovasi, hasil pekerjaan, serta manfaat ekonomi bersih yang diterima Sarana Jaya.
KAMAKSI menilai transparansi menjadi penting dalam kerja sama aset daerah yang berlangsung dalam jangka panjang. Publik perlu mengetahui bagaimana kepentingan perusahaan daerah dilindungi, bagaimana kewajiban para pihak dipenuhi, dan bagaimana manfaat kerja sama tersebut diukur.
Meski demikian, nilai HPS konsultansi audit renovasi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai nilai kerugian ataupun bukti adanya penyimpangan. Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan dan hasil kerja sama harus merujuk pada dokumen kontrak, laporan keuangan, hasil pemeriksaan, serta bukti yang dapat diverifikasi.
KAMAKSI: Berbenah atau Mundur
Joko Priyoski menegaskan, direksi BUMD harus mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur, terutama dalam mengoptimalkan aset strategis dan memperkuat kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Direksi Sarana Jaya harus berani membuka persoalan yang ada, menjelaskan kinerja pengelolaan aset secara terukur, dan menunjukkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Aset daerah bernilai triliunan rupiah tidak boleh dibiarkan kehilangan potensi manfaat bagi masyarakat,” kata Joko.
Ia meminta Direktur Utama Bernard Yohanes bersama jajaran direksi menyampaikan evaluasi terbuka mengenai Menara Kanaya dan Cibubur Junction, termasuk target penyelesaian persoalan, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima janji pembenahan tanpa hasil yang bisa diukur. Kami mendesak direksi segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan seluruh kerja sama aset berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Jika tidak mampu menunjukkan perbaikan nyata dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, mundur adalah pilihan yang patut dipertimbangkan,” ujarnya.
KAMAKSI juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset Sarana Jaya. Evaluasi, menurut organisasi tersebut, harus berujung pada langkah korektif yang jelas, dengan ukuran keberhasilan dan tenggat penyelesaian yang dapat dievaluasi.
Bagi KAMAKSI, ukuran keberhasilan Sarana Jaya bukan semata-mata besarnya nilai aset atau keberadaan laporan keuangan, melainkan kemampuan mengelola kekayaan daerah secara produktif, transparan, dan bertanggung jawab.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Direktur Utama Bernard Yohanes beserta jajaran direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pihak-pihak terkait mengenai kondisi Menara Kanaya, kerja sama pengelolaan Cibubur Junction, dan langkah optimalisasi aset perusahaan.
Setiap keterangan dan dokumen pendukung yang disampaikan akan menjadi bahan verifikasi serta tindak lanjut pemberitaan.(*)
