DJITUBERITA,BANGKA BELITUNG –Kepemimpinan Irjen Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H. sebagai menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan kariernya di institusi Polri.
Viktor dipercaya menggantikan Irjen Pol. Hendro Pandowo sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung setelah sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri. Penunjukan tersebut sekaligus menjadi jabatan Kapolda pertama yang diembannya.
Riwayat penugasan Viktor sebelum memimpin Polda Babel mencakup sejumlah posisi kewilayahan dan strategis di lingkungan Polri, antara lain di bidang reserse, narkotika, pengamanan objek vital dan hukum.
Pengalaman tersebut menjadi modal dalam menghadapi karakteristik penegakan hukum di Bangka Belitung yang memiliki persoalan dan tantangan tersendiri.
Kapolda Pertama dengan Tantangan Wilayah Kepulauan
Bangka Belitung bukan wilayah yang dapat dilepaskan dari karakter geografisnya sebagai provinsi kepulauan.
Tugas kepolisian mencakup wilayah daratan, pesisir, perairan, pelabuhan, serta jalur mobilitas manusia dan barang antarpulau. Kondisi tersebut membuat pengawasan keamanan dan penegakan hukum membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah yang karakter geografisnya lebih dominan daratan.
Persoalan narkotika, penyelundupan, kejahatan di wilayah perairan serta aktivitas ekonomi ilegal menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi aparat.
Namun, salah satu persoalan paling kompleks adalah pertambangan timah ilegal dan penyelundupan hasil tambang.
Persoalan tersebut tidak hanya menyentuh aspek pidana. Di dalamnya terdapat dimensi ekonomi masyarakat, lingkungan, tata kelola sumber daya alam, hingga rantai perdagangan yang dapat melibatkan banyak pihak.
Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pelaku lapangan. Tantangan yang lebih besar adalah mengungkap aktor, pemodal, pengendali, penampung dan jaringan distribusi apabila bukti hukum menunjukkan keterlibatan mereka.
Di titik inilah prinsip penegakan hukum tanpa tebang pilih menjadi penting. Siapa pun yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan proses hukum harus diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegakan Hukum Menjadi Ujian Kepemimpinan
Dalam konteks tersebut, prinsip tegak lurus, profesional dan tanpa tebang pilih menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat kepemimpinan Viktor.
Penegakan hukum tidak hanya diuji ketika aparat berhadapan dengan masyarakat atau pelaku kejahatan, tetapi juga ketika perkara menyentuh kepentingan ekonomi besar maupun dugaan keterlibatan oknum aparat dan pejabat.
Pada Agustus 2026, Viktor menyatakan Polda Babel akan menindaklanjuti arahan Presiden terkait pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah. Ia juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menindak oknum aparat apabila terbukti terlibat atau membekingi aktivitas ilegal.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan pertambangan timah di Babel memiliki kompleksitas yang jauh melampaui sekadar persoalan penambangan tanpa izin.
Ujian sesungguhnya adalah memastikan hukum bekerja berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan latar belakang, posisi, ataupun kepentingan pihak tertentu.
Dengan prinsip tersebut, penegakan hukum tanpa tebang pilih bukan sekadar slogan, melainkan harus tercermin dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penanganan perkara di pengadilan.
Ungkap 90 Ton Pasir Timah
Salah satu perkembangan terbaru terjadi pada 21 Agustus 2026.
Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap empat kasus penyelundupan pasir timah dengan total barang bukti sekitar 90,151 ton.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada media, Viktor menyebut pengungkapan tersebut berpotensi menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp90,1 miliar.
Pengungkapan itu menjadi salah satu contoh konkret penegakan hukum yang berlangsung di bawah kepemimpinannya. Namun, keberhasilan penindakan tetap perlu dilihat secara lebih luas, termasuk sejauh mana aparat mampu mengungkap jaringan, sumber barang, pemodal, penerima maupun rantai distribusi di balik penyelundupan tersebut.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan semata-mata jumlah barang bukti yang disita, tetapi juga kemampuan memutus mata rantai kejahatan dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas.
Prinsip tanpa tebang pilih akan semakin teruji apabila pengembangan perkara tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan, tetapi dilanjutkan berdasarkan bukti untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam rantai kejahatan.
Narkotika dan Tantangan Jalur Antar-Pulau
Selain pertambangan, narkotika menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan.
Karakter wilayah kepulauan dengan mobilitas manusia dan barang melalui jalur laut maupun udara menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat.
Pengalaman Viktor di bidang narkotika menjadi salah satu modal dalam menjalankan tugas. Namun, keberhasilan pemberantasan narkotika tetap membutuhkan kemampuan membongkar jaringan, memperkuat pengawasan pintu masuk, meningkatkan pertukaran informasi dan membangun koordinasi lintas wilayah.
Penangkapan pelaku di tingkat bawah harus diikuti dengan upaya mengungkap struktur jaringan yang lebih besar apabila bukti mendukung.
Dalam konteks tersebut, penegakan hukum tanpa tebang pilih berarti setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, termasuk ketika pengembangan penyidikan mengarah kepada pihak yang memiliki posisi atau pengaruh tertentu.
Ketegasan Juga Diuji dari Internal
Kepemimpinan Kapolda tidak hanya dinilai dari penindakan terhadap masyarakat atau pelaku kejahatan.
Disiplin dan integritas personel internal merupakan bagian penting dari profesionalisme institusi.
Pada Februari 2026, Polda Babel memberhentikan tidak dengan hormat enam anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan internal menjadi bagian dari upaya menjaga marwah institusi. Prinsip tanpa tebang pilih akan semakin bermakna apabila diterapkan secara konsisten, termasuk terhadap anggota Polri sendiri.
Artinya, standar profesionalisme tidak hanya berlaku keluar ketika polisi menangani perkara masyarakat, tetapi juga ke dalam ketika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh personel kepolisian.
Tantangan Kekurangan Personel
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia.
Polda Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya tercatat mengalami kekurangan ribuan personel dibandingkan kebutuhan ideal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian dalam menjangkau wilayah kepulauan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam situasi seperti itu, kemampuan manajerial Kapolda menjadi sangat penting.
Optimalisasi personel, peningkatan kapasitas anggota, pemanfaatan teknologi, penguatan satuan kewilayahan serta penentuan skala prioritas menjadi bagian dari strategi yang dibutuhkan.
Dengan kata lain, efektivitas kepemimpinan tidak selalu ditentukan oleh jumlah personel, tetapi juga bagaimana sumber daya yang tersedia dikelola secara efektif.
Membangun Sinergi dan Kepercayaan Publik
Penegakan hukum juga membutuhkan dukungan dari berbagai institusi.
Kepolisian tidak bekerja sendirian. Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, pengadilan, instansi kelautan, otoritas pelabuhan, lembaga pengawasan serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keamanan yang efektif.
Di sisi lain, komunikasi publik menjadi semakin penting.
Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai penanganan perkara, sementara kritik terhadap institusi kepolisian harus ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara hukum.
Karena itu, keberhasilan kepemimpinan Viktor juga dapat dilihat dari kemampuannya membangun komunikasi, sinergi kelembagaan dan kepercayaan publik.
Penegakan hukum tanpa tebang pilih pada akhirnya juga membutuhkan transparansi dan komunikasi yang memadai agar masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara profesional dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kinerja Menjadi Parameter, Bukan Sekadar Jumlah Perkara
Ukuran keberhasilan seorang Kapolda tidak seharusnya hanya dihitung dari jumlah kasus yang berhasil diungkap.
Ada ukuran yang lebih luas, kualitas penegakan hukum, konsistensi terhadap semua pihak, kemampuan membongkar jaringan kejahatan, pencegahan tindak pidana, disiplin internal, kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Khusus di Babel, ukuran tersebut menjadi semakin kompleks karena persoalan keamanan bersinggungan dengan karakter geografis kepulauan dan sektor ekonomi strategis seperti pertambangan timah.
Karena itu, jabatan Kapolda Babel menjadi ruang pembuktian bagi Viktor untuk menunjukkan bahwa pengalaman panjangnya di berbagai bidang kepolisian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan kinerja yang berdampak nyata.
Jika penindakan dilakukan konsisten tanpa tebang pilih, maka keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari statistik pengungkapan perkara, tetapi juga dari kemampuan institusi memutus jaringan kejahatan dan mencegah pelanggaran berulang.
Babel Menjadi Panggung Pembuktian Kepemimpinan Viktor
Sebagai jabatan Kapolda pertama yang diembannya, Babel menjadi panggung pembuktian kapasitas kepemimpinan Irjen Pol. Viktor Sihombing sekaligus bagian penting dari rekam jejak profesionalnya di institusi Polri.
Selama memimpin Polda Babel, publik akan melihat bagaimana ia menerjemahkan pengalaman dan kompetensinya ke dalam kebijakan serta tindakan nyata, terutama dalam menghadapi persoalan pertambangan ilegal, penyelundupan timah, narkotika, kejahatan di wilayah perairan hingga disiplin internal.
Kinerja tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan seorang perwira tinggi Polri.
Namun, penilaian terhadap kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya perkara yang berhasil diungkap. Konsistensi, profesionalisme, integritas, kemampuan membangun organisasi serta keberhasilan menjaga kepercayaan masyarakat menjadi parameter yang tidak kalah penting.
Dalam konteks Babel, kemampuan menerapkan prinsip penegakan hukum tanpa tebang pilih menjadi salah satu indikator penting dari kualitas kepemimpinan tersebut.
Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Kepemimpinan Viktor di Polda Kepulauan Bangka Belitung pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang memegang tongkat komando.
Masyarakat akan melihat bagaimana prinsip profesionalisme diterapkan dalam penegakan hukum, bagaimana persoalan pertambangan ilegal ditangani, bagaimana peredaran narkotika ditekan, bagaimana disiplin internal dijaga, dan bagaimana polisi memberikan rasa aman serta pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Kapolda pertama yang diembannya, Babel menjadi panggung pembuktian kapasitas kepemimpinan Viktor.
Jika mampu menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten, kepemimpinan tersebut bukan hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polda Babel, tetapi juga menjadi bagian penting dari rekam jejak profesionalnya di institusi Polri.
Pada akhirnya, parameter utama bagi masyarakat bukan sekadar banyaknya perkara yang diungkap, melainkan bagaimana hukum ditegakkan, keamanan dijaga, institusi bekerja secara profesional, serta seberapa besar kepercayaan publik terhadap Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Sebab, penegakan hukum yang dipercaya publik bukan hanya soal ketegasan. Ia juga menuntut konsistensi, transparansi, profesionalisme dan keberanian untuk menerapkan hukum secara tegak lurus dan tanpa tebang pilih.
Di situlah kepemimpinan seorang Kapolda diuji, bukan hanya ketika menghadapi pelaku kejahatan, tetapi ketika hukum berhadapan dengan kepentingan, jaringan, kekuasaan dan berbagai tekanan yang mungkin muncul di lapangan.
“Sebagai jabatan Kapolda pertama yang diembannya, Babel menjadi panggung pembuktian kapasitas kepemimpinan Irjen Pol. Viktor Sihombing sekaligus bagian penting dari rekam jejak profesionalnya di institusi Polri.”(red).
