DJITUBERITA,JAKARTA – Konten Sekretariat Kabinet (Seskab) yang membandingkan aksi mahasiswa dengan kehadiran sekitar 500 ribu warga dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI menuai sorotan. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menilai gaya komunikasi tersebut berpotensi memperlebar polemik antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik.
Perdebatan bermula setelah beredar video aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jakarta, dalam aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Dalam aksi tersebut, salah seorang orator melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk menyebut Presiden dengan kata-kata kasar.
Tak lama berselang, akun resmi Sekretariat Kabinet mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan, “IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”
Unggahan tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah warganet menilai narasi yang digunakan Seskab seolah-olah mempertentangkan kritik mahasiswa dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti rangkaian perayaan kemerdekaan.
Padahal, kehadiran masyarakat dalam kegiatan perayaan HUT RI tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan politik terhadap Presiden maupun pemerintah.
Sorotan juga muncul karena polemik komunikasi tersebut berlangsung ketika perhatian publik tengah tertuju pada penanganan sejumlah bencana, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam membangun komunikasi publik, khususnya ketika menghadapi kritik dari mahasiswa maupun masyarakat.
Menurut Joko, dokumentasi kegiatan pemerintah pada dasarnya dapat menjadi sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, pemilihan narasi yang dianggap menempatkan kritik masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilawan justru berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Perdebatan ‘Prabowo bedebah’ versus ‘500 ribu warga’ pada akhirnya menjadi lebih besar daripada sekadar perang narasi di media sosial,” kata Joko Priyoski kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
Di sisi lain, pemerintah tengah melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa NTT. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan stok beras di NTT mencapai sekitar 39.000 ton dan dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak dalam jangka panjang.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah mengunjungi pengungsi korban gempa di Stadion Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sikka, pada Kamis (20/8/2026).
Hingga Jumat (21/8/2026), Presiden Prabowo Subianto disebut belum melakukan kunjungan langsung ke lokasi gempa NTT.
Joko menilai kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah menjadi semakin penting. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah bukan hanya dapat muncul karena kebijakan yang dianggap tidak tepat, tetapi juga dari cara pemerintah merespons kritik dan menyampaikan informasi kepada publik.
“Dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar soal memenangkan perdebatan di media sosial. Komunikasi pemerintah adalah bagian dari bagaimana negara membangun kepercayaan publik,” tegas Joko.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa dan perayaan kemerdekaan merupakan dua hal yang berbeda. Mahasiswa memiliki ruang demokratis untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sementara masyarakat juga berhak mengikuti perayaan kemerdekaan tanpa otomatis dianggap sebagai bagian dari dukungan politik.
“Yang dibutuhkan masyarakat di tengah situasi seperti ini adalah negara hadir, terutama bagi warga yang sedang menghadapi bencana. Karena itu, komunikasi pemerintah seharusnya memperkuat kepercayaan, bukan memperbesar polarisasi narasi,” pungkasnya.(red)
