Jakarta – Anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) kembali menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Garuda Indonesia, Jumat (26/9/2025). Dalam forum tersebut, pemegang saham resmi mengumumkan susunan baru dewan komisaris dan direksi.
Namun, hasil RUPSLB itu menuai sorotan tajam dari Kaukus Muda Anti Korupsi KAMAKSI karena kembali menunjuk Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha sebagai Komisaris Perseroan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis ke redaksi Djituberita.com, Minggu(28/9/2025). Menyatakan pengangkatan tersebut menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128-PUU-XXIII-2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan komisaris.
“Alih-alih memperkuat kinerja perseroan, pengangkatan Wamenbud Giring justru mencederai kesepakatan pemerintah dan DPR yang sudah menindaklanjuti putusan MK terkait larangan rangkap jabatan. Praktik ini bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas maladministrasi.
KAMAKSI dengan tegas menolak Wamen serta pejabat eselon I dan II rangkap jabatan komisaris,” tegas Joko, yang juga dikenal sebagai Presidium KKMP (Koalisi Kawal Merah Putih).
Oleh sebab itu, KAMAKSI meminta Presiden Prabowo Subianto dan DANANTARA segera membatalkan penunjukan Wamenbud Giring sebagai Komisaris GMFI.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GMFI Hasil RUPSLB (27/9/2025)
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Oki Yanuar
Komisaris Independen : Dean Arslan
Komisaris : Giring Ganesha Djumaryo
Komisaris : Sugiharto Prapto
Direksi
Direktur Utama : Andi Fahrurrozi
Direktur Base Management : Bobi Gumelar Respati
Direktur Line Operation : Endang Tardiana
Direktur SDM : Mitra Piranti
Direktur Keuangan : Tri Hartono
Direktur Utama GMFI, Andi Fahrurrozi, optimistis perubahan struktur ini dapat mempercepat transformasi perusahaan. “Perubahan pengurus perseroan memperkuat kapasitas GMFI dalam melaksanakan berbagai inisiatif demi memastikan pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).
Catatan Aturan yang Dinilai Dilanggar
KAMAKSI menegaskan, pengangkatan Wamenbud Giring menabrak beberapa aturan, antara lain:
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Putusan MK Nomor 128-PUU-XXIII-2025
UU Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang memuat larangan rangkap jabatan
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak PT GMFI untuk konfirmasi terkait desakan pembatalan pengangkatan Wamenbud Giring sebagai Komisaris.
