Jakarta,Djituberita.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta didesak untuk mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan jasa event organizer (EO) di lingkungan instansi pemerintah, termasuk KPUD DKI Jakarta. Desakan ini datang dari berbagai aktivis dan pengamat antikorupsi yang meminta agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih.
“Jangan hanya berani mengungkap EO Dinas Kebudayaan. EO yang digunakan KPUD DKI Jakarta juga patut diperiksa,” ujar Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, kepada jejaring media Djituberita.com, Jum’at(25/4)
Senada dengan itu, Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, menyoroti dugaan penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Salah satu yang disorot adalah proyek renovasi kantor KPU senilai Rp6 miliar, serta penggunaan skema pemecahan anggaran oleh pejabat berinisial DAK agar dapat dilakukan penunjukan langsung (PL).
“Total anggaran yang dikelola KPU Jakarta dari Pemilu, Pilpres, hingga Pilkada mencapai Rp1 triliun,” tegas Rudy.
Dugaan lainnya meliputi anggaran sosialisasi yang mencapai puluhan miliar rupiah. Di antaranya, sekitar Rp20 miliar untuk billboard dan spanduk, serta Rp22 miliar untuk iklan media. Sementara kegiatan yang diduga digarap EO, seperti rapat, pengundian nomor urut calon, hingga sosialisasi, mencapai nilai sekitar Rp25 miliar.
Ketua Umum DPP Kaukus Muda Antikorupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, menyatakan pihaknya akan melaporkan Sekretaris KPUD DKI Jakarta, Dirja Abdul Kadir (DAK), ke Kejati DKI. Ia juga menyebut akan menyerahkan dokumen hasil temuan Poros Rawamangun sebagai bukti.
“Temuan ini akan kami kawal sebagai laporan resmi, terutama indikasi kolusi dalam pengadaan,” ungkap Jojo, sapaan akrabnya.
Daftar Kegiatan KPUD DKI yang Diduga Gunakan Skema Pecah Anggaran:
- Rapat Koordinasi Pilkada 2024
- FGD Maskot, Jingle, dan Sosialisasi
- Koordinasi Dukungan Stakeholder
- Sosialisasi Pemantau dan Calon Perseorangan
- Evaluasi Logistik Pemilu
- Launching Tahapan Pilgub DKI
- Workshop Pertanggungjawaban Dana Hibah
- Bimtek Hibah Badan Adhoc
- Apel Petugas Pantarlih
- Rapat Logistik dan Kesekretariatan
- Media Gathering Pilkada
- Penerimaan Calon Gubernur dan Wagub
Kornas POROS MUDA NU, Ramadhan Isa, menegaskan pentingnya pengusutan menyeluruh.
“Jika Kajati DKI berani mengungkap semua aktor tanpa pandang bulu, ini akan jadi preseden baik bagi penegakan hukum Pilkada 2024,”tegas Ramadhan Isa.(*)
