Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya proyek di wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi (BKS) sedianya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
“Benar, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi saudara BKS, Menteri Perhubungan RI periode 2019–2024,” ujar Budi dikonfirmasi media.
Menurut Budi, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendalami proyek pembangunan jalur kereta api di Jawa Timur yang saat ini tengah diusut penyidik KPK.
Namun, yang bersangkutan belum dapat memenuhi panggilan penyidik lantaran berdalih memiliki agenda lain yang telah terjadwal sebelumnya.
“Saksi mengonfirmasi tidak bisa memenuhi panggilan permintaan keterangan hari ini. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya,” ujarnya.
KPK menegaskan proses penyidikan kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api pada DJKA Kementerian Perhubungan masih terus dikembangkan.
Perkara ini mencakup sejumlah proyek di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur.
Dalam penanganannya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dan terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek infrastruktur perkeretaapian tersebut.
Terbaru, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan dalam kapasitas Sudewo sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI, bukan dalam jabatannya sebagai kepala daerah.
“Saudara SDW dalam kerangka perkara DJKA di Kementerian Perhubungan bukan dalam konteks sebagai Bupati Pati, melainkan sebagai anggota DPR RI Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan,” kata Budi.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor pembangunan infrastruktur transportasi nasional.
