Jakarta – Mantan relawan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Sandri Rumanama, meminta pemerintah menghentikan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap secara Completely Built Up (CBU) dari negara India.
Sandri menilai kebijakan dengan nilai proyek mencapai sekitar Rp24 triliun itu berpotensi melemahkan industri otomotif nasional serta bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang sebelumnya digaungkan pemerintah dalam masa kampanye.
“Anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk mengembangkan industri dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional. Selain memberi dampak ekonomi, langkah tersebut juga tidak akan menimbulkan kritik terhadap kinerja pemerintah,” ujar Sandri dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa komitmen penggunaan produk dalam negeri, termasuk di sektor otomotif, merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo saat kampanye.
Sandri juga menyoroti rencana pengadaan kendaraan operasional bagi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, program tersebut semestinya menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan industri mobil nasional melalui pelibatan produsen dalam negeri.
“Sejumlah perusahaan yang dinilai memiliki kapasitas produksi antara lain PT Pindad, Polytron, serta Mobil Anak Bangsa,”ungkap Sandri.
Ia menyebut pelibatan industri nasional dapat membuka ruang bagi tenaga ahli lokal, mahasiswa, hingga lulusan sekolah kejuruan untuk terlibat dalam rantai produksi kendaraan nasional.
Sandri menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi unjuk rasa apabila proyek impor tetap dilanjutkan.
Sandri juga meminta pemerintah mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut apabila dinilai mengabaikan kepentingan industri nasional,”tegasnya.
