Jakarta – Kornas Presidium Pemuda Timur menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden secara struktural dan organisatoris. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda deklarasi yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Ketua Umum Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, mengatakan dukungan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar, terutama terkait efektivitas garis komando dan konsistensi amanat reformasi.
“Yang pastinya kami dari Pemuda Indonesia Timur berharap dan menyampaikan pernyataan sikap kami, kami mendukung penuh Polri secara struktural dan organisasi tetap di bawah Presiden, tentu dengan alasan-alasan tertentu,” ujar Sandri.
Ia menjelaskan, alasan pertama adalah untuk mempermudah garis komando. Kedua, agar proses penegakan hukum tidak berbelit-belit. Ketiga, menjaga independensi penegakan hukum sebagaimana amanat reformasi yang selama ini dijaga bersama.
“Karena menurut pertimbangan kami ini adalah amanat reformasi yang kita jaga bersama. Melemahkan institusi penegakan hukum tentu artinya melemahkan bangsa itu sendiri,” tegasnya.
Kritik Boleh, Tapi Jangan Melemahkan Institusi
Terkait berbagai framing negatif terhadap Polri, Sandri menilai hal tersebut tidak perlu dilawan secara reaktif. Ia menyebut setiap lembaga negara memiliki sisi positif dan negatif yang tidak bisa dimungkiri.
“Kalau Polri salah ya kita kritisi. Kalau menurut kami kerjanya tidak sesuai prosedural undang-undang dan tidak baik di mata publik, kita kritisi. Kami tidak membela secara mutlak,” katanya.
Namun, ia menegaskan pihaknya menolak jika secara struktural Polri digiring ke ranah politik praktis. Menurutnya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian terlalu politis dan berpotensi mengaburkan prinsip ketatanegaraan.
“Relasinya Polri dan Presiden adalah relasi konstitusional, bukan relasi politis. Jadi kalau Polri dianggap buruk di mata masyarakat ya kita kritisi agar memperbaiki diri, bukan malah melemahkan institusinya,” ujarnya.
Soroti Peran Strategis Polri di Indonesia Timur
Sandri juga menyoroti peran Polri di kawasan Indonesia Timur yang dinilainya memiliki dinamika sosial berbeda dibanding wilayah lain. Ia menyebut sejumlah daerah di kawasan tersebut memiliki tingkat konflik horizontal yang relatif tinggi, mulai dari konflik antar kampung, antar desa, hingga gesekan berlatar belakang keyakinan dan identitas sosial.
Menurutnya, dalam situasi seperti itu, Polri termasuk institusi yang paling tanggap dan cepat dalam merespons persoalan di lapangan. Kehadiran aparat dinilai kerap menjadi faktor penentu dalam mencegah eskalasi konflik agar tidak meluas dan menimbulkan korban jiwa.
Ia menilai, konsistensi kehadiran negara melalui Polri di wilayah Indonesia Timur menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan sosial masyarakat.
“Dalam banyak peristiwa konflik horizontal di kawasan timur, Polri hadir sebagai penengah dan pengaman. Itu sebabnya kami melihat penguatan institusi jauh lebih penting dibanding melemahkannya,” kata Sandri.
Ia menambahkan, memperdebatkan posisi struktural Polri secara politis justru berpotensi mengganggu stabilitas penegakan hukum, terutama di wilayah-wilayah yang masih rentan konflik.
“Kalau melemahkan institusi ini sama dengan melemahkan sendi-sendi bangsa dan negara,” pungkasnya.
