TOBOALI, DJITUBERITA.COM – DPRD Kabupaten Bangka Selatan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna gedung Junjung Besaoh DPRD Bangka Selatan, Jum’at (18/7/2025)
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten juga menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Kedua momentum penting ini menunjukkan sinergi konkret antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan Bangka Selatan lima tahun ke depan.
RPJMD 2025–2029: Visi dan 11 Catatan Kritis DPRD
Ketua Pansus RPJMD, H. Abu Hairi, SE menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 memuat visi besar: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban 2029”. Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi, yang menekankan pembangunan sosial inklusif, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tata kelola inovatif, dan ketahanan ekologi.
Pansus juga menyampaikan 11 catatan penting kepada Pemkab, di antaranya:
IPM terendah se-Provinsi Babel perlu diatasi melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Infrastruktur yang tidak prioritas seperti jalan komplek perkantoran diminta ditinjau ulang.
Fokus kawasan pertanian dan ekonomi hijau di Tukak Sadai dan Lepar Pongok.
Perhatian lebih pada petani dan nelayan, yang mewakili 80% penduduk Basel.
Pariwisata dan BUMD diminta tidak menjadi beban tanpa kontribusi nyata.
Tambahan anggaran Rp10 miliar masing-masing untuk ketahanan pangan, kesehatan, dan pengembangan industri.
Pendapat Fraksi dan Penekanan Politik
Semua fraksi DPRD Bangka Selatan menyetujui RPJMD dengan catatan berbeda:
PDIP: Dukung penuh tanpa catatan.
Demokrat: Dorong konsistensi program dan ekonomi lokal.
Gerindra: Tekankan sinergi dengan program Presiden Prabowo, termasuk MBG dan hilirisasi timah.
PKB: Minta penguatan persawahan dan RSUD di Batu Betumpang.
Golkar: Dukung optimalisasi anggaran pro-rakyat.
FKSBBPI: Soroti mitigasi risiko dan inovasi.
NasDem: Setuju dan harap RPJMD jadi fondasi pembangunan jangka panjang.
KUA-PPAS 2025: Komitmen Awal Pembangunan
DPRD Bangka Selatan juga menyepakati KUA-PPAS 2025 bersama Pemkab Bangka Selatan, penandatanganan berita acara dilakukan oleh pimpinan DPRD bersama Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi, SE, yang hadir mewakili eksekutif.
Kesepakatan ini adalah komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab untuk merancang APBD 2025 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Debby usai kegiatan.
Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi pijakan awal untuk menyusun RAPBD yang berkualitas, inklusif, dan tepat sasaran.
Dengan disahkannya RPJMD 2025–2029 dan disepakatinya KUA-PPAS 2025, DPRD dan Pemkab Bangka Selatan menegaskan komitmen bersama untuk menjawab tantangan daerah, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing SDM, dan menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Negeri Junjung Besaoh.(*)
