Toboali, Bangka Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, Senin (20/10/2025), di ruang rapat utama gedung DPRD Bangka Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD untuk membahas arah kebijakan pembangunan dan prioritas daerah tahun 2026.
Dalam keterangan persnya, Bupati Riza Herdavid menegaskan agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap berorientasi pada empat program wajib kebijakan prioritas Riza–Debby yang tidak boleh hilang, yakni kesehatan, pendidikan, penguatan UMKM, dan program bibit sawit gratis bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, pembahasan hari ini sesuai dengan prioritas yang sudah saya pesan untuk tahun 2026. Empat program wajib ini harus terus dijalankan dan tidak boleh hilang, karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Riza.
Menanggapi isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, Riza mengakui bahwa kondisi fiskal nasional turut berdampak pada kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, ia menegaskan agar hal itu tidak menjadi alasan untuk menghentikan program-program prioritas rakyat.
“Memang hampir semua daerah mengalami penyesuaian akibat pemangkasan TKD. Tapi bukan berarti kita berhenti. Justru dalam kondisi ini, skala prioritas rakyat harus diutamakan,” tegasnya.
Riza berharap, setiap rancangan perda maupun kebijakan anggaran yang dibahas dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk peningkatan literasi publik agar warga semakin memahami fungsi dan manfaat kebijakan pemerintah daerah.
“Dengan adanya perda literasi, harapannya masyarakat kita semakin paham arti penting berbicara, menulis, dan berpikir dengan baik serta benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
Ia menutup dengan pesan agar seluruh pihak menjaga konsistensi dan semangat memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun situasi fiskal daerah tengah menghadapi tantangan berat.
