Jakarta – Aktivis nasional Sandri Rumanama melontarkan kritik tegas terhadap rencana pengadaan kendaraan operasional oleh PT Agrinas Palma yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi negara serta mengganggu ekosistem industri manufaktur domestik nasional apabila tetap dijalankan tanpa evaluasi menyeluruh.
Sandri yang juga menjabat sebagai Direktur Haidar Alwi Institute serta Founder Kontra Narasi menegaskan bahwa langkah korporasi negara di sektor pertanian dan ketahanan pangan tersebut harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudential governance) dalam pengelolaan pembiayaan proyek strategis,”ujarnya di jakarta (25/2).
Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar oleh badan usaha milik negara (BUMN) tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.
Ia menilai terdapat ketimpangan antara kapasitas fundamental perusahaan dengan skema ekspansi proyek yang didukung pembiayaan berbasis utang negara.
Berdasarkan data yang beredar, PT Agrinas Palma memiliki total aset sekitar Rp332 miliar dengan total ekuitas sebesar Rp161 miliar. Di sisi lain, perusahaan tersebut justru terlibat dalam pengembangan proyek dengan skema pembiayaan yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.
Dalam perspektif tata kelola korporasi dan manajemen risiko fiskal, ketimpangan antara struktur modal perusahaan dengan eksposur pembiayaan proyek bernilai besar berpotensi menciptakan kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) terhadap keuangan negara apabila proyek tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Sandri menilai bahwa pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar terlebih apabila dilakukan melalui skema impor dapat memicu efek substitusi terhadap kapasitas produksi domestik yang selama ini menopang industri otomotif nasional.
Kebijakan tersebut berpotensi menciptakan distorsi pasar dan mempersempit ruang kompetisi bagi pelaku industri dalam negeri yang memiliki kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan serupa.
Lebih lanjut, ekspansi proyek oleh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor strategis seperti pertanian dan ketahanan pangan semestinya mengedepankan prinsip efisiensi dan keberpihakan terhadap industri nasional.
Menurutnya, proyek-proyek BUMN idealnya menjadi instrumen penguatan ekonomi domestik, bukan sebaliknya menciptakan tekanan tambahan terhadap sektor riil melalui kebijakan pembiayaan yang tidak proporsional terhadap kemampuan keuangan badan usaha.
Sebelumnya, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara diketahui merencanakan impor pengadaan sebanyak 105.000 unit kendaraan niaga jenis pikap guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan nilai kontrak diperkirakan mencapai sekitar Rp24,66 triliun.
Pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui kontrak dengan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, yang ditandatangani pada 23 Desember 2025.
Armada tersebut direncanakan menjadi tulang punggung distribusi logistik pangan di tingkat desa sebagai bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat rantai pasok nasional.
Namun, skala proyek yang masif tersebut memicu kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif dan pelaku industri nasional, mengingat kapasitas produksi kendaraan niaga dalam negeri dinilai masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan serupa dalam jumlah besar.
Kondisi ini dinilai memerlukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh agar implementasi program tidak hanya efektif dari sisi distribusi, tetapi juga tetap sejalan dengan kepentingan penguatan industri nasional dan keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang,”pungkas Sandri.
