Cibinong, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 7,46 persen dan Nasional 9,63 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menjelaskan bahwa sejak 2007 Kabupaten Bogor selalu menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.
Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang sangat besar, yang pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta jiwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Meski jumlah penduduk miskin mencapai 446.790 orang, rasio kemiskinan Kabupaten Bogor tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Tren penurunan ini konsisten sejak 2021 dari 8,13 persen menjadi 6,25 persen di 2025,” jelas Bambam.
Ia menyebutkan, sekitar 120 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir, atau rata-rata 24 ribu orang per tahun. Capaian ini menurutnya merupakan hasil nyata dari program-program pemerintah daerah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu program utama adalah perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), dengan target perbaikan 3.406 unit pada 2025. Selain itu, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran Rp700 miliar melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk berbagai intervensi, seperti penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak bencana hingga program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro.
Bambam menambahkan bahwa pemerintah daerah optimistis tren positif ini dapat terus berlanjut. Pada 2026, Pemkab Bogor berencana mengalokasikan Rp1 triliun untuk menjamin Universal Health Coverage (UHC) 100 persen bagi seluruh masyarakat.
Namun demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dengan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa lebih besar dari 25 provinsi di Indonesia serta tingginya risiko bencana alam yang berpotensi memicu munculnya kemiskinan baru.
“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan para stakeholder agar penanganan kemiskinan semakin efektif dan menyeluruh,” pungkasnya.
(SUMBER TIM KOMUNIKASI PUBLIK/DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
