Oleh: Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98
Jakarta – Nama Rocky Gerung sudah lama dikenal sebagai pengkritik tajam di panggung politik Indonesia. Ia tidak hanya mengomentari kebijakan, tetapi membongkar cara berpikir di balik kebijakan tersebut.
Kritiknya sering menyentuh hal mendasar, dari mana data diambil, apa tujuan moralnya, sampai untuk siapa kekuasaan itu sebenarnya bekerja.
Dengan bahasa sederhana, Rocky biasanya mempertanyakan tiga hal:
1. Apakah kebijakan ini berdasar pada data yang benar?
2. Apakah kebijakan ini adil bagi rakyat?
3. Siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan ini?
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto kerap menyebut Indonesia sebagai negara yang penuh paradoks. Misalnya, kita kaya sumber daya alam tapi masih banyak rakyat miskin.
Kita negara besar, tetapi masih bergantung pada kekuatan ekonomi luar. Kita bangsa religius, tetapi konflik sosial kadang tetap muncul.
Paradoks artinya dua keadaan yang terlihat bertentangan, tetapi nyata terjadi bersamaan. Ini berbeda dengan kontradiksi. Kalau kontradiksi, salah satunya pasti salah. Kalau paradoks, keduanya benar dan memang terjadi.
Di sinilah muncul pertanyaan menarik bagaimana jika Rocky Gerung masuk ke dalam pemerintahan Prabowo?
Rocky dikenal sebagai sosok yang gemar membongkar masalah (dekonstruksi). Ia mengurai penyebab ketimpangan, membedah kelemahan sistem, dan mengkritik cara kerja kekuasaan.
Sementara Prabowo berada pada posisi untuk membangun solusi (rekonstruksi). Sebagai presiden, ia punya kewenangan menyusun arah kebijakan dan menjalankan program untuk mengatasi persoalan bangsa.
Dalam pembagian peran yang ideal, presiden menyusun visi besar. Pemikir seperti Rocky bisa membantu memperkuat argumen, memperjelas arah, sekaligus memberi kritik dari dalam agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Sedangkan pelaksanaan teknis tetap menjadi tugas menteri dan birokrasi.
Pengalaman Pribadi Penulis
Penulis, Hasanuddin, pernah menjadi mahasiswa Rocky Gerung di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia pada 1999. Dari pengalaman itu, penulis melihat bahwa kritik bukan berarti membenci kekuasaan. Kritik justru bagian dari upaya memperbaiki dan menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar.
Ada kesamaan perhatian antara Rocky dan Prabowo, yakni soal keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Bedanya, Rocky berdiri di posisi pengkritik, sementara Prabowo kini berada di posisi pengambil keputusan atau penguasa.
Ujian sebenarnya, yang terpenting bukan soal siapa masuk ke dalam pemerintahan. Yang lebih penting adalah apakah kekuasaan mampu memahami masalah Indonesia secara utuh, tanpa menyederhanakannya.
Indonesia memang penuh tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan jawaban sederhana. Dibutuhkan keberanian, pemikiran yang dalam, dan tindakan yang tepat.
Pertanyaannya kini,
mampukah kritik dan kekuasaan berjalan bersama demi kepentingan rakyat dan bangsa?
Jakarta, 4 Maret 2026
