Penulis: Anwar Ilmar,S.Sos.,M.IP
Dosen-Ilmu Politik/Sosial, Fakultas UPN Jakarta
Riwayat Pendidikan: S1-Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
S2-Ilmu Politik/Sosial Universitas Indonesia Jakarta
Opini,Djituberita.com – Pilkada Serentak 2024 mencatat tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah di berbagai daerah. Pakar menilai fenomena ini sebagai sinyal urgensi untuk mengevaluasi pola pelaksanaan dan memperkenalkan diversifikasi strategi agar demokrasi lokal tetap relevan dan berkualitas.
Apa saja faktor penyebabnya, dan bagaimana solusi langkah perbaikannya?
Menurut data sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), rata-rata tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2024 berada di bawah target nasional, dengan beberapa daerah bahkan mencatat angka partisipasi di bawah 50%. Faktor apatisme masyarakat dan keterbatasan akses informasi menjadi isu utama.
“Rendahnya partisipasi menunjukkan adanya jarak antara masyarakat dan proses politik. Ini adalah peringatan serius bagi sistem demokrasi kita,” ujar Anwar Ilmar yang juga pakar politik Universitas Indonesia melalui jejaring media (4/12/24).
Menurutnya penyebab rendahnya partisipasi meliputi:
Minimnya Edukasi Pemilu: Kampanye sosialisasi kurang efektif menjangkau pemilih muda dan di daerah terpencil.
Kepercayaan Publik yang Rendah: Maraknya kasus korupsi kepala daerah menyebabkan apatisme terhadap institusi pemerintahan.
Masalah Teknis: Beberapa TPS mengalami kendala logistik, sehingga mengurangi kemudahan pemilih dalam memberikan suara.
Anwar Ilmar menyarankan, penerapan metode e-voting atau pemungutan suara melalui aplikasi digital untuk menjangkau lebih banyak pemilih. “Pemanfaatan teknologi dapat mempermudah akses dan meningkatkan partisipasi, khususnya di kalangan milenial dan generasi Z,” kata dia.
Memanfaatkan platform media sosial untuk mengedukasi dan memotivasi pemilih, sekaligus memberdayakan tokoh lokal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Di beberapa negara maju misalnya, pemberian insentif seperti cuti khusus pada hari pemilihan atau insentif pajak bagi pemilih terbukti meningkatkan partisipasi.
“Selain teknis, kepercayaan masyarakat harus dipulihkan. Kandidat harus menunjukkan komitmen nyata melalui program yang relevan dan transparan,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu untuk meminimalkan potensi kecurangan.
Oleh sebab itu, Pilkada Serentak 2024 harus menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak terkait khususnya penyelenggara pemilu. Dengan langkah evaluasi dan diversifikasi strategi, demokrasi lokal diharapkan kembali menjadi sarana perubahan nyata bagi masyarakat.
“Pemilu bukan sekadar memilih, tetapi adalah investasi masa depan. Kita harus memastikan partisipasi maksimal untuk mewujudkan demokrasi yang sehat,” tutup Anwar Ilmar singkat.
Para pakar sepakat serta berharap bahwa evaluasi menyeluruh usai Pilkada serentak 2024 Se – Indonesia harus segera dilakukan, mencakup pendekatan teknis, strategi komunikasi, dan inovasi pelaksanaan.(Red/*)
