Ditulis oleh: Erha, Analis Geopolitik Institusional
Jakarta – Awal Februari 2026 menghadirkan dua peristiwa yang berbeda secara forum, namun saling berkelindan dalam makna institusional.
Pada 9 Februari 2026, Haidar Alwi Institute melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) menetapkan penghargaan kepada Listyo Sigit Prabowo sebagai “Kapolri Paling Dipercaya dan Dicintai Rakyat Era Reformasi.”
Empat hari berselang, 13 Februari 2026, di Palmerah, Jakarta Barat, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan Gudang Ketahanan Pangan, sekaligus menyampaikan rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada Kapolri.
Kedua momentum tersebut satu berbasis evaluasi kelembagaan, satu dalam panggung kenegaraan mengarah pada simpul yang sama, penguatan legitimasi kepemimpinan Polri dalam lanskap politik dan keamanan nasional.
Fondasi Evaluasi Berbasis Data
Penghargaan yang diberikan dalam Rakernas 9 Februari merujuk pada Survei Nasional terbaru yang dilakukan awal 2026. Dalam penjelasan kepada penulis, Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menyebut survei tersebut menggunakan lima indikator utama:
1. Keamanan dan ketertiban
2. Penegakan hukum
3. Perlindungan dan pelayanan masyarakat
4. Integritas dan profesionalisme
Tingkat kepercayaan publik
Hasil pengolahan indeks komposit menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kapolri berada pada angka 78,3 persen dengan skor rata-rata nasional 7,92.
Menurut Haidar Alwi, angka tersebut bukan sekadar statistik kuantitatif, melainkan refleksi pengalaman sosial masyarakat terhadap keamanan dan kepastian hukum. Dalam kerangka geopolitik institusional, data ini merepresentasikan legitimasi sosial yakni penerimaan publik terhadap otoritas yang dijalankan oleh institusi keamanan negara.
Stabilitas kepercayaan lintas kelompok sosial juga menjadi indikator penting. Ketika persepsi publik relatif konsisten di berbagai segmen masyarakat, maka legitimasi tidak bersifat parsial, melainkan struktural.
Dimensi Kenegaraan dan Simbol Negara
Empat hari setelah Rakernas, pernyataan Presiden Prabowo mengenai rencana pemberian Bintang Mahaputera menghadirkan dimensi baru.
Jika survei merepresentasikan legitimasi sosial berbasis persepsi publik, maka penghargaan kenegaraan mencerminkan legitimasi formal dari negara.
Dalam kajian institusional, simbol negara seperti tanda kehormatan memiliki makna strategis. Ia bukan sekadar apresiasi personal, tetapi afirmasi terhadap peran institusi dalam menopang agenda nasional.
Dalam konteks ini, Polri diposisikan tidak hanya sebagai penjaga keamanan klasik, tetapi juga sebagai aktor pendukung kebijakan strategis seperti ketahanan pangan dan stabilitas sosial.
Peresmian SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri memperluas spektrum peran institusi kepolisian. Stabilitas keamanan diproyeksikan sebagai prasyarat bagi keberhasilan program kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Tanpa rasa aman, kebijakan sosial tidak memiliki ruang tumbuh yang berkelanjutan.
Pertemuan Legitimasi Sosial dan Negara
Fenomena yang muncul pada Februari 2026 menunjukkan pertemuan dua bentuk legitimasi, sosial dan kenegaraan.
Dalam teori kelembagaan modern, pertemuan keduanya memperkuat daya tahan institusi dalam jangka panjang.
Legitimasi sosial memastikan kepercayaan horizontal masyarakat.
Legitimasi negara memberikan penguatan vertikal melalui simbol dan kebijakan formal. Ketika keduanya bergerak dalam satu garis, yang menguat bukan hanya figur pemimpin, melainkan struktur institusi itu sendiri.
Dalam perspektif geopolitik institusional, stabilitas nasional bertumpu pada sinergi antara penerimaan publik dan pengakuan negara. Konsolidasi tersebut menciptakan fondasi yang relatif kokoh bagi kesinambungan kebijakan keamanan dan pembangunan.
Awal Februari 2026 dengan demikian tidak sekadar mencatat agenda seremonial, melainkan memperlihatkan konfigurasi legitimasi yang sedang menguat di mana evaluasi berbasis data dan simbol kenegaraan bertemu dalam satu narasi stabilitas. (Rilis)
