Jakarta – Pemerintah memaparkan perkembangan terkini 23 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Penyampaian ini merupakan bagian dari komitmen transparansi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran dalam memastikan publik memperoleh informasi yang akurat, terukur, dan berbasis data.
Konferensi pers disusun melalui kolaborasi Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah. Per 2 Maret 2026, KSP telah mengompilasi laporan resmi dari 20 kementerian/lembaga sebagai dasar penyusunan progres program.
Pemerintah menegaskan, seluruh program disampaikan lengkap dengan indikator capaian, target, serta tantangan implementasi di lapangan.
Program Sosial dan Pendidikan
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG telah menjangkau 61,23 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Didukung 24.443 SPPG, program ini menargetkan 82,9 juta penerima pada 2026 dengan perluasan menjadi 32.000 SPPG.
Sekitar 70 persen bahan pangan berasal dari produk lokal, melibatkan 94.056 pemasok termasuk 38.938 UMKM. Pemerintah menegaskan penguatan pengawasan mutu dan tata kelola terus dilakukan.
2. Revitalisasi Sekolah
Tahun 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan berhasil direvitalisasi, melampaui target awal 10.440 sekolah. Untuk 2026 dialokasikan 11.744 satuan pendidikan dengan anggaran Rp14,06 triliun serta usulan tambahan Rp89,49 triliun untuk percepatan hingga 60.000 sekolah tambahan.
Pengelolaan dana kini langsung melalui Kemendikdasmen dan disalurkan ke rekening sekolah dengan mekanisme swakelola berbasis partisipasi masyarakat.
3. KIP Kuliah
Program KIP Kuliah 2026 mendukung 1.047.221 mahasiswa. Hingga 2 Maret 2026, penyaluran semester genap telah mencapai Rp1,6 triliun kepada 175.833 mahasiswa. Target penyaluran Maret 2026 diproyeksikan mencapai 85 persen.
4. Sekolah Rakyat
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah diresmikan di 34 provinsi dengan total 15.954 siswa dari keluarga miskin ekstrem. Tahun 2026 dibangun 104 sekolah permanen.
Program Kesehatan Nasional
5. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Program CKG telah melayani 10,56 juta peserta di 9.543 puskesmas. Target 2026 adalah menjangkau 130 juta penduduk melalui 10.300 puskesmas.
6. Pengentasan Tuberkulosis (TB)
Sepanjang 2025 ditemukan 867 ribu kasus TB, dengan 672 ribu pasien sembuh. Tahun 2026 difokuskan pada perluasan layanan One Stop Service, pengadaan X-Ray dan POCT, serta integrasi skrining dengan CKG.
7. Peningkatan Kelas RSUD
Sebanyak 22 RSUD telah memulai proses peningkatan kelas. Target 21 RSUD siap diresmikan pada April 2026 guna memperluas akses layanan spesialis di daerah.
Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
8. Cetak Sawah Nasional
Dari target 225.000 hektare, kontrak konstruksi mencapai 83,27 persen dengan realisasi fisik 51,09 persen. Program ini diperkuat 3.252 unit excavator untuk percepatan perluasan areal tanam.
9. Legalisasi Koperasi Desa Merah Putih
Sebanyak 83.585 koperasi telah berbadan hukum. Legalisasi ini memperkuat kepastian hukum dan tata kelola ekonomi desa.
Perumahan dan Infrastruktur
Program FLPP 2025 mencatat realisasi 278.868 unit, tertinggi sepanjang sejarah. Tahun 2026 alokasi BSPS meningkat menjadi 400.000 unit untuk memperluas akses hunian layak bagi MBR.
Penanganan Pascabencana Sumatra
Pemerintah mencatat 1.186 korban telah dievakuasi dengan 1.154 teridentifikasi melalui DVI. Sebanyak 2.603 unit hunian tetap telah direalisasikan. Target penyelesaian huntap tambahan di Aceh Tamiang dijadwalkan April 2026.
Sebanyak 94.742 hektare sawah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tengah dipulihkan guna menjaga stabilitas produksi pangan.
Update Insiden Keamanan Pangan
Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya siswa MIN 2 Ketahun, Bengkulu Utara. Investigasi menyimpulkan kejadian tersebut tidak berkaitan dengan Program MBG.
Hasil pemeriksaan medis menunjukkan penyebab kematian akibat pendarahan otak, bukan keracunan makanan. Uji laboratorium BPOM juga menunjukkan hasil negatif terhadap bakteri berbahaya.
Secara nasional hingga 28 Februari 2026, tercatat 96 insiden keamanan pangan dan menunjukkan tren penurunan. Sebanyak 47 SPPG dihentikan sementara untuk evaluasi dan percepatan sertifikasi higiene sanitasi.
Komitmen Transparansi
Pemerintah menegaskan seluruh program prioritas dijalankan berbasis data, terukur, dan terbuka. KSP berperan sebagai delivery unit yang melakukan monitoring, evaluasi, serta penyelesaian hambatan agar target nasional tercapai sesuai rencana.
Konferensi pers ini sekaligus menjadi upaya meluruskan disinformasi serta memastikan publik memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, dan langkah akselerasi ke depan.
