Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa KPK akan terlibat aktif dalam pengawasan Program Makan Bergizi MBG guna mencegah potensi penyimpangan anggaran yang nilainya sangat besar.
Penegasan tersebut disampaikan Setyo Budiyanto saat doorstop ke awak media di lobby Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/2/2026). Menurutnya, pengawasan menjadi hal mutlak karena pengelolaan anggaran MBG terpusat di BGN dan tidak mudah diawasi hingga ke daerah.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Potensi fraud (Penipuan/Kecurangan -red) itu pasti ada, terlebih seluruh pengelolaan berada di pusat, sementara pelaksanaannya sampai ke daerah,” tegas Setyo.
Setyo mengungkapkan setidaknya terdapat empat aspek rawan yang harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan MBG.
Pertama, potensi kecurangan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran.
Kedua, adanya indikasi eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk penunjukan dapur, pembangunan fisik, dan penyediaan bahan baku.
“Ada informasi yang beredar mengenai perlakuan khusus dalam penentuan SPPG. Ini tentu harus ditertibkan karena berpotensi menimbulkan penyimpangan,” ujarnya.
Ketiga, Setyo menyoroti pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima penerima manfaat.
Keempat, terkait kualitas dan kandungan gizi makanan, termasuk pemberian susu.
Ia menyinggung evaluasi KPK terhadap program pemerintah sebelumnya yang dinilai kurang efektif menurunkan angka stunting akibat ketidakseimbangan asupan gizi.
“Pastikan kandungan makanan benar-benar dikaji. Jangan sampai kesalahan program sebelumnya terulang, karena dampaknya langsung ke anak-anak dan ibu hamil,” kata Setyo.
Dalam aspek anggaran, Setyo juga mengingatkan potensi penyusutan nilai manfaat di daerah. Ia mengungkap adanya laporan bahwa nilai makanan yang seharusnya diterima Rp10.000 per porsi, namun yang diterima hanya sekitar Rp8.000.
“Jangan sampai anggaran di pusat besar, tapi begitu sampai ke daerah seperti es batu yang mencair. Ini berdampak langsung pada kualitas makanan,” tegasnya.
Setyo mendorong agar pengelolaan MBG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat, lembaga independen, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat pengawasan. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal dalam penyediaan bahan baku dan sumber daya.
Dalam kesempatan doorstop bersama awak media, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menanggapi pertanyaan terkait kasus dugaan keracunan peserta didik yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Ia menegaskan bahwa setiap kejadian yang menyangkut keselamatan anak-anak harus diperlakukan sebagai isu serius dan ditelusuri secara menyeluruh.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya pada aspek teknis keamanan pangan, tetapi juga harus mencakup tata kelola pengadaan, distribusi, serta sistem pengawasan program.
Setyo mengingatkan, apabila ditemukan kelalaian sistemik atau penyimpangan, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Sejalan dengan itu, BGN memaparkan arah pengembangan program MBG ke depan. Pada tahun 2026, BGN menargetkan perluasan cakupan penerima manfaat secara signifikan dengan pendekatan berbasis klaster sasaran, yang meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan estimasi total penerima mencapai puluhan juta orang secara nasional.
Fokus pengembangan tidak hanya pada kuantitas sasaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan melalui penguatan dan akreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Menutup pernyataannya, Setyo menyebut KPK siap bekerja sama dengan BGN melalui mekanisme pengawasan khusus, termasuk metode mystery shopping, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Setyo Budiyanto.
Sebelumnya, KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah jauh- jauh hari menggelar pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Pertemuan tersebut membahas, pencegahan Korupsi, penguatan pengawasan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, termasuk upaya pencegahan potensi penyimpangan anggaran, peningkatan transparansi, serta rencana kerja sama pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan metode mystery shopping guna memastikan program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Sinergi KPK dan BGN diharapkan mampu memastikan program strategis nasional ini berjalan aman, berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan pangan dan gizi bagi generasi masa depan.
