JAKARTA, DJITUBERITA.COM – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) kembali mempercepat penanganan perkara korupsi berskala nasional yang menyeret sektor energi strategis, khususnya pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.
Pada Selasa, 29 Juli 2025, sebanyak 11 orang saksi diperiksa untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018 hingga 2023.
Direktur Penyidikan JAMPIDSUS, Febrie Adriansyah, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penguatan pembuktian dan pelengkapan pemberkasan terhadap perkara yang telah menjerat tersangka berinisial HW dan kawan-kawan,”terangnya di siaran pers rilis resmi Kejagung RI (29/7/2025).
Adapun 11 saksi yang diperiksa berasal dari berbagai perusahaan dan sub-unit Pertamina, antara lain:
1. SI – Direktur PT Berau Coal
2. FE – Direktur PT Thiess Contractors
3. SBY – VP Controller PT Kilang Pertamina Internasional
4. YT – General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Balongan
5. TRA – Terminal Manager PT Orbit Terminal Merak
6. BTP – Direktur Pemasaran Korporasi PT Pertamina (Persero) periode April 2018 – Juni 2020
7. YIH – Senior Manager Commercial Pertamina EP Cepu Regional 4 (1 Juli – 1 Desember 2024)
8. HDR – VP Tanker Optimization & Solution PT Pertamina International Shipping
9. IKPA – VP Sales & Marketing PT Pertamina International Shipping (2023)
10. MZ – VP Operation Ousthone BUT Medco E&P Natuna Ltd. (1 Juni 2023 – 25 Mei 2024)
11. NBL – Manager Tax Accounting PT Orbit Terminal Merak
Kasus ini mulai diselidiki setelah ditemukan kejanggalan dalam sistem tata niaga minyak mentah yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya. Dugaan awal mengarah pada adanya manipulasi data, mark-up transaksi jual beli minyak mentah, hingga potensi penggelapan dana melalui pengalihan produk kilang yang tidak tercatat secara akuntabel.
Dari hasil penyelidikan sementara, praktik korupsi tersebut terjadi melalui skema kerjasama dengan pihak kontraktor dan subholding, termasuk pemanfaatan jalur distribusi yang diduga menyembunyikan transaksi fiktif atau tidak sesuai standar operasional.
Modus ini disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah selama kurun waktu lima tahun. Penetapan HW sebagai tersangka utama dilakukan setelah didapatkan bukti kuat dari audit internal dan penelusuran aliran dana.
Hingga kini, penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jejaring mega korupsi ini. (*)
