Jakarta – Pelantikan Tim Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto menghadirkan optimisme baru sekaligus tantangan dalam agenda pembenahan institusi kepolisian.
Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), Sandri Rumanama,menilai pembentukan komite tersebut merupakan langkah strategis karena diisi figur-figur berpengalaman, memiliki rekam jejak kuat, serta kredibilitas yang teruji.
“Haidar Alwi Institute dikenal publik sebagai lembaga independen yang selama ini konsisten mengawasi kinerja kepolisian. Jika melihat komposisi tim, saya optimis akan ada perbaikan signifikan ke depan,” kata Sandri dalam keterangan tertulis,(8/11/2025) di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pembenahan Polri harus dimulai dari sisi kultural, yaitu reformasi budaya kerja, sistem internal, serta tata kelola yang mencerminkan profesionalitas aparat.
“Secara objektif, banyak aspek yang perlu dibenahi. Namun kita juga tak boleh menutup mata bahwa Polri punya banyak prestasi yang harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Menurut Sandri, reformasi Polri sangat strategis mengingat peran institusi tersebut sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, sekaligus penjaga ketertiban publik. Karena itu, penguatan struktur, modernisasi sistem operasional, dan pembangunan budaya kerja yang lebih elegan menjadi kebutuhan mendesak.
“Pembenahan dari sisi kultural sangat penting. Bagaimana agar seluruh jenjang kepolisian memiliki budaya kerja yang lebih baik. Detailnya tentu akan didalami oleh Tim Komite Reformasi,” tegas Sandri.
10 Figur dalam Tim Komite Reformasi Polri
Presiden Prabowo resmi melantik Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11). Keputusan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 122 P Tahun 2025.
Komite ini diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bersama sembilan tokoh lainnya:
1. Jimly Asshiddiqie – Mantan Ketua MK (Ketua)
2. Ahmad Dofiri – Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri
3. Mahfud MD – Mantan Menko Polhukam
4. Yusril Ihza Mahendra – Menko Kumham Imipas
5. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
6. Otto Hasibuan – Wamenko Kumham Imipas
7. Jenderal Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
8. Tito Karnavian – Mantan Kapolri / Mendagri
9. Idham Aziz – Mantan Kapolri
10. Badrodin Haiti – Mantan Kapolri
Pembentukan komite ini diharapkan menjadi momentum percepatan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, khususnya pada aspek tata kelola, integritas, dan budaya institusi.(tim)
