BANDUNG– Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri kegiatan Coaching Clinic Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Selasa (15/4/2025).
Acara ini diikuti oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi serta para Bupati dan Wali Kota,Se Jawa Barat serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari seluruh daerah di Jawa Barat.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat manajemen ASN dengan mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan bebas dari permasalahan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor turut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh kepala daerah dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat.
“Kegiatan hari ini adalah bentuk koordinasi strategis antara para kepala daerah di Jawa Barat dengan Gubernur dan SKPD masing-masing. Kami juga menandatangani MoU dengan Kejaksaan sebagai komitmen bersama untuk menangani permasalahan hukum,” ujar Bupati Rudy.
Ia menambahkan bahwa langkah serupa akan segera ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor. “Kami akan menyusun kerja sama antara Pemkab Bogor, Kejari, dan SKPD terkait untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Menurut Rudy, kegiatan ini menjadi penegas komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola ASN yang profesional dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku,”tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Tegaskan Komitmen Tata Kelola ASN Bersih dan Profesional
Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
“Manajemen ASN yang profesional adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Kita tidak hanya bicara soal efektivitas birokrasi, tapi juga bagaimana menjaga integritas pemerintahan dari potensi masalah hukum,” ujar Gubernur Jawa Barat.
Ia juga menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah daerah dan Kejaksaan, yang dinilai sebagai langkah strategis memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Komitmen bersama hari ini menjadi tonggak penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Jawa Barat,” Pungkas Dedi Mulyadi.
(Tim Komunikasi Publik / Diskominfo Kabupaten Bogor)
