Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta meluapkan kemarahan keras atas serangan brutal penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang terjadi pada Jumat Malam 13 Maret 2026.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se atau yang akrab disapa Dendy Se, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia menyebutnya sebagai bentuk teror politik yang bertujuan membungkam suara kritis terhadap kekuasaan.
“Serangan terhadap Andrie Yunus adalah alarm keras bagi demokrasi. Jika pembela HAM bisa diserang secara brutal di ibu kota negara, maka ini menunjukkan negara sedang gagal melindungi warganya sendiri,” kata Dendy dalam pernyataan sikap resmi, Sabtu (14/3/2026) di Jakarta.
GMNI menilai serangan ini merupakan puncak dari rangkaian intimidasi yang sebelumnya dialami Andrie Yunus karena sikap kritisnya terhadap sejumlah kebijakan negara.
Pada Maret 2025,Andrie sempat menginterupsi rapat tertutup pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta dan menolak pengesahan aturan tersebut karena dinilai berpotensi menggerus supremasi sipil. Aksi tersebut berujung laporan terhadap dirinya ke Polda Metro Jaya.
Kemudian pada September hingga Oktober 2025, ia terlibat dalam upaya judicial review Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Dalam periode yang sama, ia juga aktif menolak wacana pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh Orde Baru.
Pada Februari hingga Maret 2026, Andrie kembali menjadi sorotan setelah meluncurkan laporan investigasi Komisi Pencari Fakta terkait kekerasan demonstrasi Agustus 2025 serta mengkritik instruksi “Siaga 1” yang dikeluarkan Panglima TNI.
Bahkan hanya beberapa jam sebelum serangan terjadi, Andrie diketahui masih menghadiri diskusi mengenai isu remiliterisasi di kantor YLBHI.
Tudingan Otoritarianisme Baru
DPD GMNI DKI Jakarta menilai serangan tersebut merupakan refleksi dari menguatnya gejala otoritarianisme baru di Indonesia.
Mengutip pemikiran Antonio Gramsci, GMNI menyebut tindakan kekerasan itu sebagai bentuk “dominasi tanpa konsensus”, yakni ketika kekuasaan mulai mengandalkan alat represif karena kehilangan legitimasi moral di hadapan publik.
“Ketika suara kritis dibungkam dengan teror, itu tanda kekuasaan mulai takut pada rakyatnya sendiri,” kata Dendy.
Menurut GMNI, Andrie Yunus diserang karena konsisten membongkar praktik militerisme yang dinilai mencoba kembali masuk ke ruang sipil.
GMNI juga mendesak Presiden RI agar tidak bersikap diam dan turun tangan langsung memastikan perlindungan terhadap kebebasan sipil.
“Presiden tidak boleh bersembunyi di balik birokrasi. Kebebasan berpendapat adalah napas demokrasi. Setiap tetes darah pejuang HAM adalah tanggung jawab negara,” ujar Dendy.
Selain itu, GMNI juga mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata,”tegasnya
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk remiliterisasi dan praktik otoritarianisme yang dinilai berpotensi hidup kembali melalui regulasi yang melemahkan supremasi sipil.
Organisasi mahasiswa itu juga menuntut negara menjamin keselamatan seluruh aktivis masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia.
“Teror terhadap satu aktivis adalah teror terhadap seluruh gerakan rakyat,” kata Dendy.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se atau Dendy Se dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang aktif menyuarakan isu demokrasi, kebebasan sipil, serta perlindungan hak asasi manusia melalui Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Secara akademik, ia merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jakarta yang memiliki minat kajian pada demokrasi, gerakan mahasiswa, serta pemikiran Marhaenisme yang diwariskan oleh Soekarno.
Dendy juga diketahui berasal dari latar belakang suku Sunda Flores dan aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi kebangsaan serta advokasi kebijakan publik di Jakarta.
Di bawah kepemimpinannya, GMNI DKI Jakarta kerap terlibat dalam berbagai gerakan mahasiswa dan advokasi kebijakan yang mendorong penguatan demokrasi, supremasi sipil, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.(Rilis)
