BANGKA SELATAN,DJITUBERITA.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangka Selatan secara resmi menyerahkan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (SKKO) kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Analisis HAM Indonesia Bangka Selatan, pada Senin (16/6/2025).
Penyerahan salinan SK dan berkas kelengkapan organisasi dilakukan oleh Ketua DPD Lembaga Analisis HAM Bangka Selatan, Ustadz Nur Hasan, yang hadir bersama sejumlah pengurus lainnya. Dokumen tersebut diterima langsung oleh pihak Kesbangpol yang diwakili oleh Evi Sastra, S.E., M.M., selaku Pembina Subkoordinasi Organisasi Kemasyarakatan.
“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, salinan SK pengurus DPD Lembaga Analisis HAM Bangka Selatan resmi kami terima dan selanjutnya dicatat sebagai organisasi resmi yang terdaftar di kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan,” ujar Evi Sastra.
Lebih lanjut, Evi menyampaikan bahwa keberadaan DPD Lembaga Analisis HAM diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam bidang hukum, sumber daya manusia, serta advokasi hak asasi manusia.
“Ini merupakan langkah maju. DPD HAM Indonesia di Bangka Selatan diharapkan mampu menghimpun, membina, dan memajukan kajian, pelatihan, mediasi, serta advokasi hukum dan HAM melalui diskusi-diskusi konstruktif,” ujarnya.
Evi juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang berkelanjutan antara Kesbangpol dan organisasi kemasyarakatan.
“Kesbangpol mendukung penuh program-program kerja DPD HAM dan berharap kehadiran mereka memperluas jangkauan dan reputasi Kabupaten Bangka Selatan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Bangka Selatan, Ustadz Nur Hasan, menyampaikan apresiasi atas penerimaan resmi dari pemerintah daerah.
“Kami dari DPD Analisis HAM Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pengakuan ini. Kami siap berkontribusi aktif bagi kemaslahatan masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan di Bangka Selatan,” pungkasnya.(*)
