JAKARTA, DJITUBERITA.COM – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menuntaskan penyelidikan atas dugaan mega korupsi pengadaan bansos COVID-19 di DKI Jakarta tahun anggaran 2020, senilai Rp2,85 triliun.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa pihaknya memiliki cukup bukti awal untuk mendorong penetapan tersangka terhadap sejumlah nama, termasuk mantan Dirut Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin, Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari, dan Kepala Bidang Banjamsos Ika Yuli Rahayu.
“Kasus ini bukan sekadar korupsi biasa ini bentuk kejahatan kemanusiaan. Bansos untuk rakyat di masa pandemi malah dijadikan ajang bancakan anggaran. Kami minta KPK dan Kejagung bertindak tegas!” ujar Jojo, Rabu (2/7) dalam keterangan pers.
Audit BPK dan Jejak Beras Busuk
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengadaan bansos tahun 2020 menemukan indikasi kuat penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Dinas Sosial DKI, sebagai pelaksana program, menunjuk tiga vendor utama: Perumda Pasar Jaya (Rp2,85 triliun), PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.
Namun, pada Januari 2023, akun Twitter @kurawa mempublikasikan video mengejutkan: sekitar 1.000 ton beras bansos membusuk di gudang sewaan milik Pasar Jaya di Pulogadung. Informasi dari whistleblower menyebutkan bahwa beras tersebut tidak pernah disalurkan ke masyarakat.
Vendor Parkir & SPBU Dapat Proyek Bansos
Lebih mengejutkan lagi, KAMAKSI mengungkap adanya vendor-vendor “siluman” yang tidak kompeten, seperti perusahaan parkir, servis AC, SPBU, hingga kontraktor bangunan, yang ikut kebagian proyek bansos. Beberapa perusahaan bahkan disebut terafiliasi dengan oknum anggota DPRD DKI, swasta, dan elit parpol.
Jojo juga menyebut adanya dugaan manipulasi dokumen pengiriman dan laporan palsu, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp150 miliar dari kehilangan logistik yang tak bisa dijelaskan alias “unknown shrinkage”.
KAMAKSI: Sita Aset, Penjarakan di Pulau Terpencil
“Bukti-bukti vendor fiktif, beras busuk, dan kerugian negara sudah cukup untuk proses hukum. Kami desak dilakukan audit investigasi menyeluruh. Bila terbukti, pelaku harus dihukum berat, aset hasil korupsi disita, dan penjarakan di pulau terpencil! Jangan beri ruang kompromi di era Presiden Prabowo Subianto,” tegas Jojo.(tim)
