Jakarta – Aktivis nasional Sandri Rumanama menilai kritik Anies Baswedan cs terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berdasar. Ia menyebut para pengkritik lamban membaca data, sementara capaian pemerintahan dalam satu tahun terakhir justru menunjukkan progres nyata di berbagai sektor.
Sebelumnya, mantan calon presiden Anies Baswedan melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik membuat jabatan publik kini lebih ditentukan oleh koneksi dan kedekatan politik daripada kompetensi.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam acara Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC, Semarang, pada Rabu (8/10/2025).
Selain itu, Anies kembali menyoroti kinerja pemerintahan saat ini dalam kegiatan “Dialog Kebangsaan Suara Rakyat” di Padang, Sabtu (1/11/2025).
Dia mempertanyakan realisasi janji-janji besar pemerintah yang telah berjalan satu tahun atau sekitar 20 persen dari masa jabatan lima tahun.
Anies menyebut ada tiga keresahan utama masyarakat, yakni urusan makan, kerja, dan masa depan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menilai kritik Anies Baswedan terhadap kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bersifat emosional dan tidak substantif.
“Saya rasa kritikan beliau terkesan emosional dan tidak substantif. Namanya juga jabatan politik, tentu harus memiliki koneksi politik. Tapi sejauh ini komposisi jabatan di kabinet merah putih sudah profesional. Yang tidak profesional itu yang mana?” ujar Sandri (2/11) dalam rilis pers resminya.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini juga menegaskan bahwa realisasi 20 persen janji politik Prabowo-Gibran sudah berjalan dengan baik.
“Selama satu tahun pemerintahan, sudah terealisasi sekitar 20 persen janji politik Prabowo-Gibran. Itu artinya progres pemerintahan berjalan baik,” tambahnya.
Sandri menilai bahwa tiga masalah besar yang disinggung Anies yakni urusan makan, kerja, dan masa depan justru telah direspon melalui berbagai program nyata pemerintah.
“Program Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih sudah berjalan. Untuk urusan kerja, pemerintah juga mencanangkan berbagai program yang efektif menekan angka pengangguran,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Sandri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat turun menjadi 4,76 persen, atau menurun 0,15 persen dibandingkan Agustus 2024.
Selain itu, berbagai program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, bantuan modal usaha, hingga dukungan finansial seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga terus dijalankan.
“Program padat karya, magang, dan job fair virtual di berbagai daerah ikut membantu menekan pengangguran. Jadi, kalau mau mengkritik, harus berdasarkan data, bukan sekadar retorika,” tegas Sandri.
Di akhir pernyataan kerasnya Sandri berharap agar setiap kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran disampaikan secara konstruktif dan berbasis data.
“Kita semua, termasuk Pak Anies, punya tanggung jawab yang sama untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Tapi kritik itu harus berdasarkan fakta dan data, bukan sekadar retorika belaka,” pungkas Sandri.(tim)
