Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan pesan politik paling tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah tokoh nasional di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam pada Jumat, 30 Januari 2026, Prabowo secara eksplisit menyatakan tidak akan berkompromi dengan oligarki, termasuk kelompok yang kerap disebut publik sebagai “9 naga”.
“Presiden bilang akan mengejar oligarki yang merampok negara. Mau sembilan naga sekalipun, tidak akan ada negosiasi,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Pernyataan itu, menurut Samad, bukan sekadar retorika, melainkan penegasan bahwa pemberantasan korupsi dan penyelamatan sumber daya alam (SDA) akan menjadi garis keras pemerintahan Prabowo ke depan.
Pertemuan Lima Jam, Diskusi Santai tapi Serius
Samad mengatakan dirinya diundang dalam kapasitas sebagai mantan pimpinan KPK. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat.
“Yang hadir antara lain Presiden Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Sjafrie Sjamsoeddin, Mayjen (Purn) Zacky Makarim, serta Prof. Dr. Siti Zuhro dari BRIN dan beberapa tokoh lainnya,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dalam suasana santai namun sarat muatan strategis. Presiden Prabowo memaparkan agenda pemerintah, termasuk penyelamatan SDA, konsolidasi kebijakan ekonomi, serta hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.
Oligarki dan Korupsi SDA Jadi Benang Merah
Menurut Samad, pembahasan mengenai oligarki tidak terpisah dari isu korupsi struktural di sektor sumber daya alam. Prabowo disebut memandang praktik perampokan SDA sebagai sumber utama ketimpangan ekonomi dan kebocoran pendapatan negara.
“Pemberantasan korupsi yang efektif harus menyasar penyelamatan SDA. Di situlah kepentingan oligarki selama ini berkelindan,” ujar Samad.
Sejalan dengan itu, pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut sebagai instrumen awal untuk menertibkan praktik penguasaan lahan ilegal dan rente ekonomi di sektor kehutanan dan pertambangan.
Dalam pertemuan tersebut, Samad juga diminta memberikan pandangan mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan melemahnya kinerja KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menilai revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 telah menggerus independensi lembaga antirasuah.
“Dalam UNCAC, lembaga antikorupsi harus independen dan tidak berada di bawah rumpun eksekutif. Itu prinsip dasar,” tegasnya.
Samad juga menyinggung polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serta proses seleksi pimpinan KPK yang dinilai kurang partisipatif, yang menurutnya berdampak pada pelemahan internal lembaga.
Isu reformasi kepolisian turut dibahas dan disepakati sebagai agenda penting dalam reformasi hukum nasional.
Sementara terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, forum internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Samad menyebut Prabowo menegaskan sikap terbuka untuk mengevaluasi ulang.
“Kalau ternyata membawa mudarat bagi Palestina dan Gaza, Indonesia bisa menarik diri,” kata Samad.
Bagi Samad, pesan utama dari pertemuan tersebut adalah penegasan arah politik Prabowo.
Pemberantasan korupsi tidak akan berhenti pada level simbolik, melainkan diarahkan langsung ke pusat-pusat kekuasaan ekonomi, termasuk oligarki besar yang selama ini dianggap sulit disentuh.(rilis)
