DJITUBERITA,EDITORIAL KHUSUS – Dua bintang di pundak bukan sekadar simbol kenaikan pangkat. Bagi Irjen Pol. Deni Dharmapala, promosi dari Brigjen Pol. menjadi Irjen Pol. sekaligus amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri) menghadirkan ujian besar, menerjemahkan arah pembenahan institusi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi perubahan nyata dalam tata kelola personel Polri.
Sorotan terhadap Deni bukan semata-mata soal perjalanan karier seorang perwira tinggi. Jabatan As SDM Polri berada di titik strategis yang menentukan kualitas rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, hingga pembinaan dan kesejahteraan personel kepolisian.
Kenaikan pangkat Deni Dharmapala menjadi Irjen Pol. menandai peningkatan tanggung jawab dalam perjalanan kariernya. Namun, ukuran keberhasilan seorang pejabat tinggi tidak berhenti pada pencapaian pangkat dan posisi.
Publik memiliki alasan untuk menaruh perhatian pada jabatan As SDM Polri karena keputusan dalam bidang ini berpengaruh langsung terhadap kualitas organisasi kepolisian secara keseluruhan.
Rekrutmen yang bersih menjadi fondasi. Pendidikan yang bermutu membentuk kompetensi. Penempatan yang tepat memastikan kemampuan personel sesuai kebutuhan organisasi. Sementara promosi yang objektif memberi penghargaan kepada anggota berdasarkan prestasi, integritas, dan kapasitas profesional.
Jika mata rantai tersebut berjalan dengan baik, Polri memiliki peluang lebih besar untuk membangun organisasi yang profesional dan dipercaya masyarakat. Sebaliknya, apabila proses pembinaan personel tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan, kepercayaan terhadap institusi dapat tergerus.
Karena itu, tantangan Deni adalah memastikan prinsip meritokrasi tidak berhenti sebagai rumusan kebijakan, tetapi diterapkan secara konsisten melalui mekanisme yang dapat dievaluasi.
Arahan Kapolri: Rekrutmen bersih dan karier berbasis merit
Dalam agenda transformasinya, Suyudi menekankan bahwa pembinaan SDM harus mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan kebutuhan personel, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, hingga masa purna tugas.
Arah kebijakan tersebut menuntut konsistensi pelaksanaan. Rekrutmen harus memberikan kesempatan yang adil kepada calon anggota yang memenuhi persyaratan. Penempatan jabatan harus mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak. Promosi pun perlu didukung indikator yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Dalam konteks ini, Deni perlu memastikan bahwa setiap kebijakan SDM memiliki ukuran keberhasilan yang konkret. Bukan hanya berapa banyak personel yang direkrut atau dimutasi, melainkan bagaimana kualitas, integritas, dan kinerja mereka berkembang setelah memperoleh pendidikan maupun penugasan.
Prinsip tersebut sekaligus menjadi benteng untuk mencegah konflik kepentingan dan praktik yang dapat mencederai rasa keadilan di internal organisasi.
Namun, penting ditegaskan, pembahasan mengenai praktik titipan, transaksi, dan sponsorship merupakan bagian dari agenda pencegahan yang disampaikan Kapolri. Hal itu bukan tuduhan bahwa atau pejabat tertentu telah melakukan pelanggaran.
Commander Wish: Polri harus memberi solusi nyata
Tantangan As SDM Polri juga tidak dapat dipisahkan dari orientasi pelayanan publik yang ditekankan Kapolri.
Melalui Commander Wish yang disampaikan pada 13 Oktober 2026, Suyudi mengingatkan bahwa setiap anggota Polri harus memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, serta bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
Kehadiran polisi, menurut arahan Kapolri harus memberikan manfaat dan solusi nyata.
Pesan ini memiliki konsekuensi terhadap pembinaan personel. Anggota kepolisian tidak cukup hanya menguasai prosedur dan keterampilan teknis. Mereka juga dituntut mampu berkomunikasi, mendengarkan aspirasi, menghormati hak masyarakat, serta bertindak profesional ketika menghadapi persoalan hukum maupun sosial.
Keberhasilan pembinaan tersebut pada akhirnya harus terlihat dalam pelayanan yang lebih responsif, penanganan perkara yang profesional, serta perilaku personel yang konsisten menjunjung hukum dan hak asasi manusia.
Rekam jejak dan tantangan ke depan
Deni Dharmapala memiliki pengalaman penugasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), termasuk pernah menjabat Kepala BNN Provinsi Maluku Utara. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang profesionalnya sebelum menduduki posisi strategis di lingkungan Polri.
Namun, pengalaman dan kenaikan pangkat bukan jaminan otomatis keberhasilan. Setiap jabatan memiliki tantangan tersendiri, terlebih posisi As SDM Polri yang berkaitan dengan pembinaan personel dalam skala organisasi nasional.
Ke depan, sejumlah hal layak menjadi tolok ukur publik dalam menilai arah pembenahan SDM Polri.
Pertama, konsistensi penerapan rekrutmen yang bersih dan transparan.
Kedua, penempatan serta promosi jabatan yang berbasis kompetensi dan rekam integritas.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan personel.
Keempat, evaluasi kinerja yang terukur dan penanganan pelanggaran secara adil.
Kelima, peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tolok ukur tersebut perlu dikembangkan melalui indikator dan evaluasi yang jelas, dengan tetap menghormati ketentuan mengenai kerahasiaan data personel serta hak-hak yang dilindungi hukum.
Dengan demikian, reformasi SDM tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi proses kelembagaan yang dapat dinilai secara objektif.
Dua bintang harus dibuktikan dengan kinerja
Pada akhirnya, kenaikan pangkat dari Brigjen Pol. menjadi Irjen Pol. merupakan pencapaian karier. Akan tetapi, jabatan strategis yang diemban Deni Dharmapala juga membawa tuntutan untuk menunjukkan hasil kerja yang sejalan dengan arah kebijakan pimpinan Polri.
Arahan Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai meritokrasi, integritas, rekrutmen bersih, dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kerangka yang jelas bagi pembenahan tersebut.
Redaksi memandang, ujian sesungguhnya bagi Deni Dharmapala bukan sekadar mempertahankan kinerja organisasi, melainkan memastikan sistem pembinaan SDM Polri berjalan adil, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dua bintang di pundak merupakan simbol pangkat. Kepercayaan publik, sebaliknya, dibangun melalui keputusan yang berintegritas, sistem yang bekerja, dan pelayanan yang menghadirkan manfaat nyata.
Di situlah keberhasilan reformasi SDM Polri seharusnya diukur.(red)
