DJITUBERITA,BEKASI – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Perwakilan masyarakat dan bakal calon kepala desa dari 18 desa berencana menggelar aksi damai di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Aksi yang diumumkan melalui, Forum Masyarakat 18 Desa bersama LBH AMPUH Indonesia itu mengusung tuntutan Pilkades ulang di 18 desa.
Namun, di balik tuntutan tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar yakni transparansi seleksi bakal calon, dasar hukum pelaksanaan tahapan, serta kepastian mekanisme penyelesaian keberatan.
Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perselisihan antara peserta yang lolos dan tidak lolos seleksi. Sebaliknya, dugaan penyimpangan yang disampaikan pihak yang keberatan harus diuji melalui dokumen, prosedur, dan mekanisme hukum yang berwenang.
Pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa 18 desa mengikuti seleksi tambahan karena jumlah pendaftar bakal calon kepala desa melebihi lima orang. Sebanyak 126 bakal calon mengikuti rangkaian seleksi yang mencakup penilaian administrasi, tes tertulis, dan wawancara.
Hasil tahapan tersebut menjadi bagian dari penentuan bakal calon yang dapat melanjutkan ke proses pencalonan. Karena itu, transparansi penilaian, konsistensi penerapan kriteria, dan keterbukaan dokumen menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada September 2026, keberatan terhadap proses seleksi mulai mencuat.
Sejumlah bakal calon meminta evaluasi dan penundaan tahapan di desa masing-masing. Persoalan yang disorot mencakup dasar hukum, mekanisme seleksi, serta keterbukaan hasil penilaian.
Perkembangan tersebut diberitakan sejumlah media, termasuk laporan mengenai permintaan evaluasi kepada pemerintah daerah dan keberatan atas hasil seleksi.
Mengapa Mahkamah Agung menjadi sorotan?
Dalam siaran pers yang diberitakan Duta Publik pada 6 Oktober 2026, LBH AMPUH Indonesia menyatakan tengah mendampingi pihak-pihak yang mempersoalkan proses seleksi tersebut.
Mereka juga menyebut telah menempuh jalur Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung terhadap ketentuan yang dinilai menjadi dasar pelaksanaan seleksi.
Secara hukum, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun, tuntutan agar Pilkades diulang tidak otomatis berarti pemilihan harus diselenggarakan kembali. Dasar hukum, objek sengketa, kewenangan lembaga, dan akibat hukum dari setiap temuan harus diperiksa terlebih dahulu.
Di sisi lain, polemik ini juga menempatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan perangkat terkait dalam sorotan publik. Pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka antara lain, apa dasar hukum seleksi yang digunakan, bagaimana bobot dan hasil penilaian ditetapkan, apakah seluruh peserta memperoleh perlakuan setara, dan bagaimana keberatan peserta ditangani?
Jika terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur, pemeriksaan semestinya bertumpu pada dokumen resmi, berita acara, rekapitulasi nilai, serta penjelasan pihak yang menyelenggarakan seleksi.
Tuduhan mengenai manipulasi atau pelanggaran lainnya tidak dapat dianggap terbukti tanpa bukti yang sah dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan penjelasan yang dapat diuji publik agar polemik tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Aksi damai dan batas kewenangan hukum
Aksi mencantumkan Kamis, 15 Oktober 2026, sebagai jadwal penyampaian aspirasi di Istana Negara dan Gedung Mahkamah Agung. Agenda tersebut masih berupa rencana yang diumumkan penyelenggara, bukan bukti bahwa aksi telah berlangsung atau tuntutan telah dipenuhi.
Pesan “Kawal Uji Materiil, Hormati Hukum” menekankan pentingnya menghormati lembaga peradilan dan menunggu putusan berdasarkan hukum.
Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan agar penyampaian aspirasi tetap damai dan tidak diarahkan untuk menekan hakim dalam memutus perkara.
Tuntutan Pilkades ulang harus ditempatkan dalam kerangka pemulihan hak berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah, bukan sebagai kesimpulan yang mendahului proses hukum.
Polemik Pilkades di 18 desa Kabupaten Bekasi kini menghadirkan pertanyaan penting tentang akuntabilitas pemerintahan desa dan perlindungan hak peserta pemilihan.
Aksi damai dapat menjadi sarana menyampaikan aspirasi. Namun, penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan keterbukaan dokumen, jawaban resmi pemerintah, pemeriksaan atas keberatan, dan kepastian hukum dari lembaga yang berwenang.
Publik pada akhirnya perlu mengetahui bukan hanya apa yang dituntut, melainkan juga apa dasar keberatannya, bagaimana proses seleksi dilaksanakan, serta bagaimana setiap persoalan akan diselesaikan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik Pilkades di 18 desa Kabupaten Bekasi harus bertumpu pada fakta, keterbukaan, dan mekanisme hukum yang berlaku. Aspirasi masyarakat patut didengar, sementara setiap keberatan perlu diperiksa secara objektif oleh lembaga yang berwenang.
Redaksi mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, independensi, serta asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. Pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, panitia seleksi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini tetap memiliki ruang untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaksi juga terbuka terhadap koreksi apabila ditemukan kekeliruan data atau informasi dalam pemberitaan, sebagai bagian dari tanggung jawab pers kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5. Dengan demikian, pemberitaan ini diharapkan menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif demi transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.
Catatan redaksi: Tuntutan Pilkades ulang dan keberatan atas proses seleksi dalam artikel ini merupakan posisi pihak yang menyampaikan aspirasi. Status perkara, tanggapan resmi pemerintah daerah, serta hasil pemeriksaan hukum perlu dikonfirmasi lebih lanjut sebelum ditarik kesimpulan mengenai adanya pelanggaran atau keharusan mengulang pemilihan.(red)
