DJITUBERITA,BANGKA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, Kamis (25/6/2026).
Penyerahan LHP dihadiri langsung oleh Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., Wakil Bupati Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Hefi Nuranda, S.T., M.M., Ketua DPRD Erwin Asmadi, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Flora Anita Diassari, jajaran pejabat BPK, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Riza Herdavid menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Menurutnya, proses pemeriksaan BPK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan, koreksi, serta masukan yang konstruktif sehingga kualitas penyusunan laporan keuangan daerah semakin baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung sistem pengendalian intern yang efektif.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan bimbingan, koreksi, dan arahan selama proses audit sehingga laporan keuangan yang kami sajikan memenuhi standar akuntansi, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan didukung sistem pengendalian intern yang efektif,” ujar Riza.
Bupati juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang telah bekerja sama secara maksimal selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Riza menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perolehan opini pada hari ini bukanlah akhir dari perjuangan. Komitmen kami dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK merupakan tujuan utama bersama. Saya meminta seluruh kepala OPD terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar rekomendasi tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari dukungan DPRD serta seluruh masyarakat Bangka Selatan. Sinergi yang terbangun selama ini dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Riza menegaskan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan terus membuka ruang terhadap kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah.
Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Kominfo Bangka Selatan
