Toboali,Bangka Selatan – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas instansi untuk mematangkan persiapan pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gunung Namak, Toboali, Selasa (28/4/2026).
Rakor ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari aspek teknis hingga pelayanan jemaah.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Selatan, Haris Setiawan. Hadir dalam rakor tersebut Kabag Ops Polres Bangka Selatan AKP Edi Purwanto, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan H. Agus Sadimin, serta perwakilan kepolisian, Kementerian Agama, dinas teknis, hingga organisasi masyarakat seperti IPHI, APDESI, dan ABPEDNAS. Camat dan lurah juga dilibatkan guna memastikan koordinasi menjangkau hingga tingkat wilayah.
Haris Setiawan mengatakan rakor ini merupakan bagian dari rangkaian awal persiapan keberangkatan haji 2026 asal Bangka Selatan. Ia menyebut jemaah akan diberangkatkan dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 8 pada 1 Mei 2026 dan kloter 9 pada 3 Mei 2026.
“Rakor ini untuk memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar dengan melibatkan semua unsur terkait, termasuk pemerintah desa dan kecamatan,” ujar Haris.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar seluruh informasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada para jemaah.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bangka Selatan, Agus Sadimin, melaporkan jumlah JCH tahun ini sebanyak 158 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam dua kloter, yakni kloter 8 sebanyak 37 orang dan kloter 9 sebanyak 121 orang.
Untuk titik kumpul, kloter 8 akan diberangkatkan dari Masjid Nurun Najah, Desa Gadung, sedangkan kloter 9 dari Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
“Pelepasan jemaah akan dilakukan secara simbolis oleh pimpinan daerah, tanpa rangkaian acara tambahan,” kata Agus.
Rakor ini diharapkan mampu mematangkan berbagai aspek penting, seperti transportasi, kesiapan kesehatan jemaah, pengamanan, serta pelayanan informasi. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses berjalan optimal sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dengan selamat.
