JAKARTA,DJITUBERITA.COM – Sejumlah aktivis dari lintas organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Jumat, 11 April 2025. Mereka mendesak KPK segera memeriksa dan menangkap pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atas dugaan pelaksanaan reses ilegal yang dinilai merugikan keuangan negara.
Aksi ini digelar oleh gabungan organisasi seperti Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Pemuda Bersatu Merah Putih (PBMP), serta Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA). Mereka menilai, keputusan pimpinan DPD RI yang menambah satu kali masa reses dalam periode Oktober–Desember 2024 telah melanggar Undang-Undang MD3 dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penambahan reses dari empat menjadi lima kali di tahun sidang terakhir adalah pelanggaran nyata. Dengan jumlah anggota DPD RI sebanyak 152 orang dan biaya reses sekitar Rp350 juta per orang, total kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah,” tegas Joko Priyoski, Koordinator Aksi dan Ketua Umum DPP KAMAKSI.
Ia menyebut dua pimpinan DPD RI yakni Sultan Bachtiar Najamudin dan Tamsil Linrung sebagai pihak yang diduga menginisiasi penambahan reses tersebut.
“Sejak isu ini mencuat, KPK belum juga memeriksa mereka. Padahal bukti-bukti administratif dan pernyataan publik sudah menunjukkan adanya pelanggaran aturan dan prinsip transparansi. Kami akan terus bergerak sampai KPK bertindak,” imbuh Joko yang akrab disapa Jojo.
Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh simbolik tersebut, massa aksi juga melakukan aksi teatrikal dengan membakar poster wajah para pimpinan DPD RI yang diduga terlibat. Teriakan tuntutan agar keadilan ditegakkan menggema di halaman gedung KPK.
“Fiat Justitia Ruat Caelum, Hendaklah Keadilan Ditegakkan Sekalipun Langit Akan Runtuh,” pungkas pernyataan resmi Aktivis Lintas Organisasi di akhir unjuk rasa.
Aksi ini dikabarkan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk tekanan publik terhadap lembaga antirasuah untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang terstruktur dan sistematis ini.(*)
