Jakarta,Djituberita.com – Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menyoroti dugaan skandal mega korupsi di tubuh PT Pertamina yang disebut telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun dalam periode 2018–2023. KKMP menilai kasus ini mencerminkan buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan terhadap bisnis minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Desakan Copot Direksi dan Komisaris Pertamina:
Presidium KKMP, Joko Priyoski, menegaskan bahwa praktik korupsi di Pertamina bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah saatnya Presiden Prabowo memberikan atensi khusus terhadap Pertamina. Jika direksi dan komisarisnya tidak selaras dengan visi Asta Cita dalam membangun tata kelola birokrasi yang bersih, sebaiknya mereka dicopot,” ujar Joko, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP KAMAKSI.
KKMP juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini, tetapi mendesak agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada sembilan tersangka yang sudah ditetapkan. Mereka meminta Kejagung menelusuri lebih jauh kemungkinan keterlibatan elite politik dalam kasus tersebut.
Pertanyaan Publik: Benarkah Pertalite Dioplos ke Pertamax?
Sementara itu, Ramadhani dari POROS MUDA NU yang juga bagian dari Presidium KKMP menyoroti tanggapan Pertamina yang dianggap belum menjawab substansi masalah.
“Penjelasan mereka tidak mengklarifikasi apakah benar Ron 90 (Pertalite) dioplos dengan Ron 92 (Pertamax) pada periode 2018–2023. Jika benar terjadi, maka rakyat telah dirugikan dan Pertamina harus bertanggung jawab, termasuk mempertimbangkan penurunan harga BBM sebagai bentuk ganti rugi,” tegas Ramadhani.
Kebakaran Kilang Cilacap dan Dugaan Keterkaitan dengan Skandal BBM
Dalam perkembangan lain, KKMP turut menyoroti kebakaran yang terjadi di Kilang Pertamina Cilacap pada Kamis (27/2/2025). Publik mulai mengaitkan insiden ini dengan isu pengoplosan BBM yang sebelumnya mencuat.
“Kilang yang terbakar pasti meninggalkan residu. Apakah itu berasal dari Pertalite, Pertamax, atau hasil oplosan? Ini harus segera diinvestigasi oleh aparat penegak hukum untuk menetralisir keresahan masyarakat,” kata Presidium Nasional KKMP.
KKMP menegaskan bahwa kasus ini harus dituntaskan tanpa pandang bulu. Mereka meminta Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.
“Tegakkan hukum, sekalipun langit akan runtuh!” pungkas KKMP.
